Berita

Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC), A. Khoirul Umam/RMOL

Politik

Berkaca Dari Partai Berkarya, Pembajakan Demokrat Bisa Terjadi Secara Cepat Dan Sistematis

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 22:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap responsif Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap gerakan pengambialihan kepemimpinan patut dipahami.
 
Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC), A. Khoirul Umam menganalisa, jika tidak diantisipasi, upaya pembajakan kepemimpinan politik dalam partai bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.

“Wajar AHY merespons cepat dan tegas, karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata pria lulusan Flinders University of South Australia di Jakarta (1/2).


Analis yang karib disapa Umam itu kemudian mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya.

Saat itu, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partainya itu akan terjadi.

Publik kata Umam, menyaksikan bahwa saat itu tiba-tiba muncul gerakan kongres luar biasa (KLB) dadakan, lalu dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi dari Menkumham. Tommy Suharto sebagai pihak yang di KLB bersama pengikutnya nampak terkaget-kaget.

“Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apapun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun juga tidak boleh dipercaya begitu saja. Mereka harus waspada," kata Umam.

Fakta politik Berkarya itu, dijelaskan Umam bisa jadi menjadi dasar AHY bersikap tegas dan responsif.

Umam mengatakan, sikap politik AHY bisa dipahami sebagai upaya untuk membentengi partainya dari cara-cara politik kotor yang mencoba membajak kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas.

“Cara-cara semacam itu jelas tidak elok dan tak sesuai etika berdemokrasi. Otak pelakunya tak pantas menjadi pemimpin negeri,” pungkas Umam.

Informasi adanya pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat diungkapan oleh AHY melalui pernyataan terbuka.

Awalnya AHY hanya mengungkap lima nama dengan beberapa kriteria.

Beberapa jam kemudian DPP Partai Demokrat menyebutkan bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah dalang dari gerakan kudeta itu.

Dasar tudingan itu adalah kesaksian dari beberapa pengurus di tingkat pusat hingg daerah.

Moeldoko pun kemudian memberi pernyataan secara terbuka. Ia pun tidak membantah secara tegas.

Mantan Panglima TNI di masa akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya meminta tidak mengaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Moeldoko bahkan meminta AHY tida terbawa perasaan dengan adanya informasi gerakan pengambil alihan kepemimpinan di Partai Demokrat. Apalagi sampai menyampaikan pernyatan terbuka.

"Jangan dikit-dikit Istana dalam hal ini ya. Saya ingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali, tak tahu apa-apa dalam isu ini," tegas Moeldoko saat jumpa pers secara virtual, Senin malam (1/2).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya