Berita

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Pengkudeta AHY, Dorong KLB Dan Janjikan Imbalan Uang Dalam Jumlah Besar

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara terukur membuka informasi adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

AHY menyebutkan, upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat dilakukan gabungan lima orang.

Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.


Adapun ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti paksa ketum Demokrat, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Jelas AHY, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketum Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," ucap dia.

AHY didampingi didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, menggelar jumpa pers, di halaman Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," ujar AHY.

AHY masih berharap semua itu tidak  benar.  Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader partai (termasuk pengurus DPD dan DPC) yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku  gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya