Berita

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Pengkudeta AHY, Dorong KLB Dan Janjikan Imbalan Uang Dalam Jumlah Besar

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara terukur membuka informasi adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

AHY menyebutkan, upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat dilakukan gabungan lima orang.

Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.

Adapun ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti paksa ketum Demokrat, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Jelas AHY, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketum Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," ucap dia.

AHY didampingi didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, menggelar jumpa pers, di halaman Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," ujar AHY.

AHY masih berharap semua itu tidak  benar.  Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader partai (termasuk pengurus DPD dan DPC) yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku  gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya