BuzzeRp Tak Lagi Bermanfaat Bagi Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo saat ini dinilai sudah tidak memerlukan peran buzzer sebagai corong dan pendukung kebijakan pemerintah. Bahkan bisa dibilang buzzeRp sudah tidak lagi memberi manfaat bagi kerja pemerintahan.

"BuzzeRp saat ini justru jadi kontraproduktif untuk pemerintahan Jokowi," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/2).

Pihak Istana, kata Satyo, juga diminta tidak melindungi aktor pemecah belah bangsa. Karena, keberadaan buzzeRp yang kerap dituding kebal hukum hanya akan memperburuk kinerja pemerintah.

"Mereka ini seperti 'ronin' yang akan di 'use' oleh kelompok kepentingan yang tujuannya justru berniat melalukan kondisi instabilitas, agar memiliki bargain pada kekuasaan," tegas Satyo.

Apalagi, lanjut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini, Pilpres sudah usai sehingga keberadaan buzzer akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

"Saat ini oposisi pemerintah praktis hanya kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, mereka tidak mewakili parpol manapun. Artinya dalam konteks keberadaan buzzer hanya akan jadi 'kayubakar' dari kekecewaan dan kemarahan masyarakat kritis," demikian Satyo Purwanto.