Berita

Anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab/Net

Politik

Jawab Jokowi, Don Adam: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, Pemerintah Tidak Efektif

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengakuan jujur dari Presiden Joko Widodo tentang efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali mendapat jawaban dari anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab.

Dalam sebuah video rapar terbatas yang diunggah di akun Sekretarian Presiden di YouTube, Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan PPKM di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11 hingga 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," tegas Jokowi.


Tidak efektif lantaran mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.

Secara esensi, PPKM  bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Hanya saja, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak tegas.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.

Semakin tidak efektif lantafran PPKM tidak membawa dampak positif juga bagi ekonomi. Bagi Jokowi, ekonomi turun sebenarnya tidak masalah asal kasus Covid-19 juga turun.

“Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata dia menambahkan.

Mendapati kejujuran Presiden Joko Widodo tersebut, Adamsyah Wahab memberi satu jawaban yang sederhana bagi Jokowi. Menurut pria yang akrab disapa Don Adam itu, yang tidak efektif bukan PPKM, tapi pemerintah.

“Kita harus ngomong apa adanya, pemerintah tidak efektif,” tutupnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (1/2).

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya