Pemerintahan Biden saat ini terus meninjau ulang semua langkah keamanan nasional yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk kesepakatan perdagangan Fase 1 AS-China yang ditandatangani oleh Donald Trump pada Januari 2020.
Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih yang baru, Jen Psaki dalam keterangan persnya pada Jumat (29/1) waktu setempat.
“Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya sedang ditinjau, karena berkaitan dengan pendekatan keamanan nasional kita, jadi saya tidak akan menganggap semuanya seperti itu bergerak kedepan," ujarnya, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/1).
"Pemerintahan Biden difokuskan pada pendekatan hubungan AS-China "dari posisi yang kuat, dan itu berarti berkoordinasi dan berkomunikasi dengan sekutu dan mitra kami tentang bagaimana kami akan bekerja dengan China," lanjutnya.
Trump menandatangani perjanjian perdagangan Fase 1 dengan Presiden China Xi Jinping pada Januari 2020, meredakan perang perdagangan hampir 18 bulan di mana barang-barang AS dan China senilai ratusan miliar dolar terkena tarif tit-for-tat, yang telah memperlambat perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.
Berdasarkan kesepakatan itu, Beijing berjanji untuk meningkatkan pembelian barang-barang pertanian dan manufaktur AS, energi dan jasa sebesar 200 miliar dolar AS di atas level 2017 selama dua tahun. Tetapi pembeliannya gagal pada tahun 2020.
Sejumlah analis ekonomi juga ikut mengamati hal tersebut.
Chad Bown, seorang peneliti di Peterson Institute for International Economics, bulan ini merilis analisis yang menunjukkan bahwa pembelian barang-barang AS oleh China pada tahun 2020 turun 42 persen dari komitmen yang dibuat Beijing dalam perjanjian perdagangan.
Doug Barry, juru bicara Dewan Bisnis AS-China, mengatakan masuk akal bagi tim Biden untuk meninjau kesepakatan perdagangan dan kebijakan Trump lainnya, tetapi meremehkan kekhawatiran tentang pembatalan yang akan segera terjadi.
"Kami tidak terlalu banyak membaca prosesnya saat ini. China memiliki 11 bulan lagi untuk memenuhi janjinya untuk membeli tambahan 200 miliar dolar produk AS," katanya kepada
Reuters.
