Berita

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh/RMOLJabar

Hukum

Bansos Di Kabupaten Cirebon Diduga Diselewengkan, DPRD Siap Bentuk Pansus BPNT

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 11:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Memasuki 2021 masih saja terjadi kisruh dalam progran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan kepada masyarakat.

Seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon yang kisruh akibat ulah sejumlah oknum.Hal ini membuat anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh, geram.

Politikus PKB ini pun meminta kepada Dinas Sosial agar membenahi segala persoalan bansos dari Kementerian Sosial. Mulai dari para penerimanya agar tepat sasaran serta dalam penyaluran BPNT tidak diselewengkan.

"Kami dari DPRD akan menyikapi apa yang terjadi di Kabupaten Cirebon, jangan sampai bansos atau BPNT terjadi seperti di tempat yang lain yaitu tidak tepat sasaran dan dalam pendistribusiannya dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mad Saleh kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (29/1).

Dia meminta Dinas Sosial berkaca kepada daerah lain, jangan sampai bantuan sosial diselewengkan. Jika kekisruhan terus menerus terjadi maka tidak menutup kemungkinan DPRD Kabupaten Cirebon akan membentuk Pansus BPNT.

"Kami DPRD memiliki fungsi pengawasan, jika dalam penyaluran bantuan sosial bermasalah, maka kami siap mendorong diadakannya Pansus BPNT," pungkasnya.

Sejumlah pihak yang diduga melakukan penyelewengan dalam program BPNT sedang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon.

Kantor Berita RMOLJabar menemui Ketua Tim Kordinator (Tikor), Waryono, untuk mengkonfirmasi isu miring yang beredar.

Namun, ia membantah telah melakukan pengaturan pengadaan komoditi dalam program BPNT dari Kemensos untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, maupun golongan.

"Tidak ada sama sekali Tikor mempermainkan komoditi, tidak ada pengaturan supplier dan tidak ada fee," kata Waryono di Susukanlebak Cirebon, Kamis (28/1).

Menurut pengakuannya, pengadaan komoditi dalam program BPNT Kemensos sudah sesuai panduan umum dan dilakukan dengan terbuka.

Ia juga membantah soal keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengadaan komoditi dalam program BPNT di wilayahnya.

"Tugas Tikor sudah transparan, para supplier merupakan pengusaha lokal setempat dan nama-namanya lengkap," ujarnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya