Berita

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh/RMOLJabar

Hukum

Bansos Di Kabupaten Cirebon Diduga Diselewengkan, DPRD Siap Bentuk Pansus BPNT

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 11:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Memasuki 2021 masih saja terjadi kisruh dalam progran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan kepada masyarakat.

Seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon yang kisruh akibat ulah sejumlah oknum.Hal ini membuat anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh, geram.

Politikus PKB ini pun meminta kepada Dinas Sosial agar membenahi segala persoalan bansos dari Kementerian Sosial. Mulai dari para penerimanya agar tepat sasaran serta dalam penyaluran BPNT tidak diselewengkan.


"Kami dari DPRD akan menyikapi apa yang terjadi di Kabupaten Cirebon, jangan sampai bansos atau BPNT terjadi seperti di tempat yang lain yaitu tidak tepat sasaran dan dalam pendistribusiannya dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mad Saleh kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (29/1).

Dia meminta Dinas Sosial berkaca kepada daerah lain, jangan sampai bantuan sosial diselewengkan. Jika kekisruhan terus menerus terjadi maka tidak menutup kemungkinan DPRD Kabupaten Cirebon akan membentuk Pansus BPNT.

"Kami DPRD memiliki fungsi pengawasan, jika dalam penyaluran bantuan sosial bermasalah, maka kami siap mendorong diadakannya Pansus BPNT," pungkasnya.

Sejumlah pihak yang diduga melakukan penyelewengan dalam program BPNT sedang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon.

Kantor Berita RMOLJabar menemui Ketua Tim Kordinator (Tikor), Waryono, untuk mengkonfirmasi isu miring yang beredar.

Namun, ia membantah telah melakukan pengaturan pengadaan komoditi dalam program BPNT dari Kemensos untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, maupun golongan.

"Tidak ada sama sekali Tikor mempermainkan komoditi, tidak ada pengaturan supplier dan tidak ada fee," kata Waryono di Susukanlebak Cirebon, Kamis (28/1).

Menurut pengakuannya, pengadaan komoditi dalam program BPNT Kemensos sudah sesuai panduan umum dan dilakukan dengan terbuka.

Ia juga membantah soal keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengadaan komoditi dalam program BPNT di wilayahnya.

"Tugas Tikor sudah transparan, para supplier merupakan pengusaha lokal setempat dan nama-namanya lengkap," ujarnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya