Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani saat peresmian gerakan nasional wakaf uang/Net
Komunikasi pemerintah dalam menyampaikan gerakan nasional wakaf uang di tengah pandemi Covid-19 dinilai gagal dan terlalu mendramatisir.
Terlebih adanya rencana pemerintah yang akan menggunakan dana wakaf tersebut untuk pembangunan infrastruktur.
"Pada saat wakaf disampaikan kepada publik ini komunikasinya tidak tepat, apalagi bicara tentang infrastruktur," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf dalam diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema 'Polemik Wakaf Uang' yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/1).
Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 membuat kondisi masyarakat Indonesia menderita. Kondisi tersebut pun jawabannya bukan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah.
"Artinya yang dibutuhkan masyarakat bukan infrastruktur, tapi solusi dan langkah untuk meyakinkan agar bisa
survive di tengah pandemi," tegasnya.
Buruknya komunikasi pemerintah, kata Gde, makin diperparah dengan adanya semacam drama yang ditampilkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
"Penyampaian seperti drama, Menteri Sri Mulyani yang biasanya enggak berkerudung, tapi saat menyampaikan berkerudung. Seperti artis kalau setiap bulan ramadhan tiba-tiba berkerudung. Proses komunikasi ini sudah gagal," tandasnya.
Sri Mulyani sebelumnya menyebut terus mengelola wakaf tunai. Hingga 20 Desember 2020, wakaf tunai yang dititipkan ke perbankan sebanyak Rp 328 miliar. Dana tersebut juga telah digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.
"Sampai 20 Desember 2020, total wakaf tunai terkumpul melalui dan dititipkan bank sebesar Rp 328 miliar, sedangkan
project based wakaf capai Rp 597 miliar," ujar Sri Mulyani Senin lalu (25/1).
