Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha/Net

Politik

Legislator PKB Apresiasi Serapan Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2020 Capai 97,65 Persen

KAMIS, 28 JANUARI 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meski dalam kondisi pandemi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan serapan anggaran pada tahun 2020 mencapai 97,65 persen atau setara dengan Rp 260,13 miliar.

Realisasi anggaran tersebut dari pagu kementerian sebesar Rp 266,39 miliar.

Persentase tersebut lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Tahun 2018, realisasi anggaran mencapai 92 persen. Saat itu, Kementerian BUMN dipegang Rini Soemarno. Erick Thohir baru masuk menjadi menteri di penghujung tahun, Oktober 2019. Sepanjang 2019, realisasi anggaran naik 97,2 persen.


Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha, memberikan apresiasinya dengan serapan anggaran yang tinggi di Kementerian BUMN dan kinerja Erick Thohir dianggap bagus sebab sesuai dengan perencanaan.

“Bagus, kemarin kan sudah rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan beberapa BUMN, mereka menyampaikan serapan anggaran rata-rata diatas 80 hingga 90 persen, artinya baik karena sesuai dengan perencanaan,” ujar Toha dalam keterangannya, Kamis (28/1).

Legislator PKB itu menambahkan, kinerja Erick dalam usaha membenahi dan menata BUMN sudah on the track. Menurut Toha, penataan BUMN oleh Erick agar tidak tumpang tindih antar bisnis perusahaan plat merah.

“Itu mulai lagi merestrukturisasi, menata, mengevaluasi, menggabungkan, holding itu kan banyak misalnya BRI, pegadaian sama PNM kemudian holding asuransi juga, menata kembali, mespesifikasi lagi, jadi tidak awut-awutan lah tertata,” ungkapnya.

Toha berharap, rencana dan tindakan yang sudah dilakukan Erick dapat membuahkan hasil ke depan, menciptakan BUMN yang profesional dan efisien agar bisa menghasilkan deviden bagi negara.

“Rencana dan tindakan itu kita harapkan membuahkan hasil yang diinginkan artinya efisiensi sama profesional itu penting di BUMN, Efisiensi itu penting dan profesional itu penting yang membuat mereka untung yang membuat mereka bisa mendukung negara ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Erick Thohir menjelaskan penyerapan anggaran ini meliputi belanja pegawai yang terserap 99,42 persen, belajar modal yang terserap sebesar 99,57 persen, dan belanja barang terserap 94,92 persen.

Erick menyampaikan, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini.

"Sepertinya di kisaran angka Rp 228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp 40 miliar," ucap Eric.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya