Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati/Net
Belum genap setahun, sebaran Covid-19 di Indonesia telah menembus angka 1 juta kasus. Indonesia juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai jumlah tersebut.
Catatan ini, kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati harus dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih konsisten dengan kebijakan yang diambil dalam penanggulangan Covid-19 ini.
Jika di awal penyebaran Covid-19 pemerintah terlihat gamang dan tidak konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, maka saat ini hal itu tidak boleh lagi terjadi.
Secara teknis, Kurniasih meminta agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan secara konsisten dan tidak tebang pilih.
“Jangan di tengah kebijakan PPKM ini, pemerintah justru membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banyak justru masuk ke Indonesia seperti yang terjadi belum lama ini,†ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/1).
Mufida menyoroti masih longgarnya pembatasan dalam kebijakan PPKM. Bahkan mobilitas penduduk masih belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten. Perkantoran ditetapkan 75 persen WFH, namun operasional transportasi publik masih sampai malam dan tidak seketat pada saat awal pandemi.
"Akibatnya klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 dari sebelumnya jam 19.00," papar dia.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan.
Di Jakarta misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44 persen. Di Jawa Barat, peningkatan klaster keluarga menyebabkan meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.
Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.
“Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini di antaranya dampak dari libur Natal dan tahun baru lalu, di mana banyak keluarga berpergian,†tandasnya.
