Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Muchammad Nabil Haroen/Net

Politik

153 WN China Masuk Indonesia, Kader Banteng: Pemerintah Harus Tegas

RABU, 27 JANUARI 2021 | 10:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kedatangan 153 warga negara China ke Indonesia melalui Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, beberapa waktu lalu. Hal itu, membuat masyarakat meragukan upaya pemerintah dalam menekan sebaran Covid-19 yang sudah menembus 1 juta kasus. Termasuk upaya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Anggota Komisi IX DPR RI Muchammad Nabil Haroen mendesak pemerintah untuk tegas dengan warga negara asing yang masuk wilayah NKRI. Apalagi pemerintah sudah membuat kebijakan pembatasan kepada mereka yang akan masuk wilayah Indonesia.

“Pemerintah harus tegas terkait dengan kebijakan pembatasan WNA dan PPKM,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/1).


Sekalipun dalam kasus ini, sambung Nabil, pihak imigrasi sudah meluruskan bahwa kedatangan mereka sesuai dengan dasar ketentuan khusus surat edaran Dirjen Imigrasi.

Di mana sebanyak 153 warga negara asing asal China itu terdiri dari 150 orang dengan izin tinggal terbatas (Itas) dan izin tinggal tetap (Itap), sedangkan 3 orang lainnya memegang visa diplomatik.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pemerintah harus konsekuen dengan kebijakan-kebijakan yang ada, khususnya terkait WNA.

“Selama ini, banyak berita hoaks terkait dengan WNA karena informasi yang kurang jelas terkait itu. Maka, dari pihak Imigrasi harus lebih proaktif untuk menyampaikan informasi ke publik secara utuh agar tidak ada lagi pelintiran kebencian,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya