Berita

Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule/RMOL

Politik

Gerakan Nasional Wakaf Uang, Iwan Sumule: Negara Bangkrut?

RABU, 27 JANUARI 2021 | 00:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gerakan nasional wakaf uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo menuai beragam tanggapan dari publik.

Beberapa pihak menilai gerakan tersebut sebagai langkah modern pemerintah untuk memperluas pelaksanaan wakaf. Namun tak dipungkiri gerakan yang diresmikan pada Senin kemarin (25/1) ini juga turut ditanggapi negatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, wakaf uang sejatinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.


"Dana wakaf diharapkan membantu meringankan beban masyarakat dan membantu mempertahankan lapangan pekerjaan mereka," jelas Sandiaga Uno.

Kendati demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule memiliki perspektif lain dalam melihat gerakan yang diresmikan Presiden Jokowi dan didampingi Wakil Presiden Maruf Amin tersebut.

Ia berpandangan, gerakan wakaf yang terus disosialisasikan kepada masyarakat itu seakan menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Ajakan (wakaf uang) mulia, dan sekaligus mengungkap negara telah bangkrut?" kata Iwan Sumule, Selasa (26/1).

Saat meresmikan gerakan nasional wakaf uang, Presiden Joko Widodo menyebut aset wakaf setiap tahunnya mencapai Rp 2 ribu triliun. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.

Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Maruf Amin dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peresmian gerakan nasional wakaf uang ini juga menjadi tonggak pembenahan pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama wakaf benda bergerak.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya