Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Ali Lubis Gerindra Gagal Memahami Pesan Wagub Ariza

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dinilai sudah keluar konteks atau out of context.

Ali Lubis dinilai salah tangkap saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan mengenai permintaan Anies agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19. Oleh Ali Lubis, pernyataan tersebut ditangkap sebagai pesan bahwa Anies telah menyerah.

Padahal, yang dimaksud Anies dalam pernyataan Ariza adalah soal penanganan lahan pemakaman. Di mana lahan makam di DKI turut dipakai oleh jenazah dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang meliputi tiga provinsi. Sehingga penanganan lahan akan optimal jika pusat yang turun tangan.


Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (26/1).

"Kalau memahami statement gubernur DKI Jakarta, Ali Lubis gagal menafsir sesuai konteksnya," tegasnya.

"Permintaan DKI untuk pengambilalihan penanganan pandemi bukan ditujukan untuk DKI, tetapi secara umum di Indonesia tidak dibebankan penuh ke daerah. Terlebih ujaran wagub jelas meminta pusat mendukung daerah penyangga DKI, bukan DKI-nya," imbuh Dedi Kurnia.

Menurutnya, kritikan yang berujung pada upaya pemakzulan gubernur DKI Jakarta itu bersifat politis semata. Padahal, Ahmad Riza Patria yang juga dari Fraksi Partai Gerindra merupakan Wagub DKI Jakarta pun bagian pasangan Anies Baswedan di DKI Jakarta untuk menangani pandemi Covid-19.

"Desakan mundur Ali Lubis kontradiktif pada gubernur DKI, kontradiktif, dan cenderung politis karena ia sendiri berada di kubu yang sama, hanya saja sesama kader dengan wagub," kata Dedi Kurnia.

Dalam konteks permintaan Pemprov DKI, Dedi Kurnia menilai bahwa pemerintah pusat memang seharusnya mengambil alih tanggung jawab lahan makam.

"Sejak awal, agar pandemi ini merebak secara nasional," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya