Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Ali Lubis Gerindra Gagal Memahami Pesan Wagub Ariza

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dinilai sudah keluar konteks atau out of context.

Ali Lubis dinilai salah tangkap saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan mengenai permintaan Anies agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19. Oleh Ali Lubis, pernyataan tersebut ditangkap sebagai pesan bahwa Anies telah menyerah.

Padahal, yang dimaksud Anies dalam pernyataan Ariza adalah soal penanganan lahan pemakaman. Di mana lahan makam di DKI turut dipakai oleh jenazah dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang meliputi tiga provinsi. Sehingga penanganan lahan akan optimal jika pusat yang turun tangan.


Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (26/1).

"Kalau memahami statement gubernur DKI Jakarta, Ali Lubis gagal menafsir sesuai konteksnya," tegasnya.

"Permintaan DKI untuk pengambilalihan penanganan pandemi bukan ditujukan untuk DKI, tetapi secara umum di Indonesia tidak dibebankan penuh ke daerah. Terlebih ujaran wagub jelas meminta pusat mendukung daerah penyangga DKI, bukan DKI-nya," imbuh Dedi Kurnia.

Menurutnya, kritikan yang berujung pada upaya pemakzulan gubernur DKI Jakarta itu bersifat politis semata. Padahal, Ahmad Riza Patria yang juga dari Fraksi Partai Gerindra merupakan Wagub DKI Jakarta pun bagian pasangan Anies Baswedan di DKI Jakarta untuk menangani pandemi Covid-19.

"Desakan mundur Ali Lubis kontradiktif pada gubernur DKI, kontradiktif, dan cenderung politis karena ia sendiri berada di kubu yang sama, hanya saja sesama kader dengan wagub," kata Dedi Kurnia.

Dalam konteks permintaan Pemprov DKI, Dedi Kurnia menilai bahwa pemerintah pusat memang seharusnya mengambil alih tanggung jawab lahan makam.

"Sejak awal, agar pandemi ini merebak secara nasional," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya