Berita

Pemeliharaan sapi di kebun sawit/Net

Politik

Program 1.000 Desa Sapi, DPR Murka Terhadap Mentan: Kami Tidak Setuju, Kenapa Tetap Jalan

SENIN, 25 JANUARI 2021 | 13:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin murka dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lantaran membuat program yang tidak disetujui oleh dewan, yaitu program rencana 1.000 desa sapi milik Kementan.

Sudin mengatakan, Komisi IV tidak menyetujui program itu lantaran tidak jelas, namun di Kementan program itu malah sudah berjalan.

"Kami sudah memutuskan di sini (DPR) tidak menyetujui, tetapi hal ini tetap berjalan," ujar Sudin dalam rapat kerja bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).


Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu kesal dengan sikap Kementan yang tidak berkomunikasi dengan baik dengan Komisi IV, dan meminta agar Kementan bersinergi dengan anggota dewan.

"Saya sendiri di Lampung Selatan, ada pembagian sapi, saya tahunya dari media. Jadi kalau kita sebagai mitra, tidak saling mendengar, tidak saling tukar pendapat, tidak sepaham, jangan sampai seperti kemaren (kasus di KKP)," tegas Sudin.

"Nanti bisa dilihat media, apa yang dilakukan oleh teman-teman Komisi IV. Kita bukan hanya menskor RDP dengan KKP, tapi menunda," imbuhnya menambahkan.

Masih menurut Sudin, adanya program pengembangan 1.000 desa sapi sangat menarik. Namun dia meminta jangan hanya sebatas selogan atau perencanaan di atas kertas.

"Program ini sangat fantasistis dalam meningkatkan produksi sapi. Tapi kalau sapinya transmingasi lokal dari Sumbawa ke bawa ke Jawa, Jawa ke Sumatera. Ini kan bukan pengembangan, coba ambil terobosan pengembangan, impor sapi betina produktif, karena kalau saya tanya pengusaha tidak bakal mau," tuturnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya