Berita

Ilustrasi kapalChina/Net

Pertahanan

Pengamat: Apakah Kapal China Yang Masuk Selat Sunda Ada Hubungannya Dengan Seaglider?

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 22:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masuknya kapal China ke teritorial perairan Republik Indonesia, yaitu di Selat Sunda pada 10-13 Januari lalu, masih menyisakan pertanyaan.

Salah satunya disampaikan Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Khairul Fahmi, yang menanyakan maksud kapal survei China itu masuk ke perairan Indonesia.

Sebab, dia meragukan kapal China yang bernama Xiang Yang Hong 03 tersebut mengalami kerusakan di sistem identifikasi otomatis (Automatic Identification System/AIS) yang dimilikinya.


"Sebab ini (AIS yang terpasang di kapal China) berkali-kali mati. Dan kita juga harus melihat, ada banyak kasus seperti ini dijadikan modus untuk kapal-kapal yang sedang berupaya melakukan pelanggaran hukum di laut," ujar Khairul Fahmi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/1).

Menurut Khairul Fahmi, persoalan ini bukan hanya tentang pemberian sanksi. Tapi seharusnya bisa dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui maksud dari kapal tersebut berlayar melewati perairan dalam negeri.

Karena dia tidak bisa memungkiri adanya kemungkinan kapal China yang masuk Indonesia ada kaitannya dengan penemuan drone bawah laut atau Seaglider di beberapa wilayah beberapa waktu lalu.

Kahirul Fahmi menyebutkan, terbaru Seaglider ditemukan di Kepuluan Anamabas pada Selasa (19/1). Sebelumnya, Seaglider juga ditemukan nelayan di Selayar, Sulawesi Selatan pada 26 Desember 2020.

Bahkan jauh sebelum itu, Seaglider juga ditemukan pada Maret 2019 di Kepulauan Riau dan Januari 2020 di Perairan Jawa Timur.

"Seaglider itu kan perangkat survei, perangkat riset. Sementara kapal yang melintas ini kapal survei. Nah, ini kan mungkin saja ada benang merahnya," ungkap Khairu Fahmi.

Oleh karena itu, Khairul Fahmi menganggap persoalan ini tidak bisa diabaikan begitu saja pemerintah. Sehingga harus ditindak lanjuti secara serius.

"Tapi entah karena kurang awerness soal kewaspadaan dan kepekaan terhadap situasi, mungkin tidak dikembangkan. Sehingga akhirnya dilepas dan berlayar kembali," katanya.

"Tapi kalau ndak diperiksa bagaimana kita tau itu berkaitan atau tidak," demikian Khairul Fahmi menambahkan.

Berdasarkan pengematan Badan Keamanan Laut (Bakamla), kapal China yang masuk ke wilayah Perairan Selat Sunda mematikan AIS sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yag berebeda-beda.

Di antaranya, untuk periode pertama Ais dimatikan selama delapan jam. Kemudian periode yang kedua selama 34 jam dan periode ketiga selama 12 jam.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya