Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade/Net
Informasi bohong alias hoax mengenai vaksin bisa mengganggu kelancaran program vaksinasi nasional yang sedang digencar pemerintah. Untuk itu, pemerintah dan Kementerian BUMN sebagai penyelenggara vaksinasi harus fokus dalam memerangi hox tersebut.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menegaskan bahwa pemerintah sudah tampak serius dan bersungguh-sungguh dalam memerangi corona lewat vaksinasi. Dia juga yakin pemerintah tidak akan mengorbankan rakyatnya dalam program tersebut.
Namun demikian, Andre khawatir informasi bohong yang beredar bisa mengganggu program tersebut.
“Ini (hoax) yang paling berat," kata Andre kepada wartawan, Jumat (21/1).
Anggota Dewan Pembina Gerindra ini mengatakan banyak hoax bertebaran soal vaksin Covid-19. Dia mengungkap bahwa keluarganya kerap menerima pesan berisi hoax soal vaksin.
"Disebutkan di WA yang diterima istri saya, dokter spesialis ini menolak vaksin ini, atau ahli virus ini menolak vaksin ini, tapi sebenarnya nggak ada dokter atau ahli itu, ini yang bahaya dan harus kita perangi bersama," ujarnya.
Atas dasar itu, legislator asal Sumbar dari Fraksi Gerindira ini meminta Kementerian BUMN dan Bio Farma bergerak lebih optimal untuk memerangi hoax seputar vaksin. Hoax soal vaksin, kata Andre, harus dibendung dengan sosialisasi yang lebih maksimal.
"Vaksin cacar pun kalau kita divaksin kita bisa kena cacar juga. Setidaknya Vaksin ini membangun imun kita, kalau kita dilaksanakan jika kita kena COVID-19, bisa OTG atau gejala ringan saja," ujarnya.
"Karena itu kita harus bersama lawan hoax, sosialisasikan yang tepat. Vaksin ini bukan masalah ketidakmampuan vaksin kita, tapi informasi hoax yang berlebihan dan membahayakan bangsa dan negara," sambungnya.
Selain soal hoax, Andre juga bicara soal pentingnya pemanfaatan data penduduk dalam proses vaksinasi ini. Andre meminta data vaksinasi ini dijadikan big data yang bisa dimanfaatkan untuk pemilu ataupun pemberian bantuan.
"Soal big data, vaksin ini kan untuk seluruh orang Indonesia. Tolong lah data itu untuk big data kita, supaya besok tidak ada lagi seperti di medsos ada orang tidak dapat bantuan, pemilu bermasalah, BLT bermasalah. Tolong data vaksin ini dipakai untuk bangsa dan negara," tutupnya.
