Mekanisme Dan Komunikasi Vaksin Mandiri Harus Jelas

Pemerintah menawarkan opsi kepada masyarakat untuk pengadaan vaksinasi mandiri atau komersil. Namun, wacana tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Muchammad Nabil Haroen berharap rencana vaksin mandiri oleh pemerintah harus dilihat dari perspektif yang tepat. Pemerintah juga harus kompak dan jelas dalam memberi informasi soal vaksin mandiri.

“Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik. Maka, harus jelas mekanisme dan komunikasi internal ke rakyat kita,” ucap Gus Nabil kepada wartawan, Jumat (22/1).

Menurutnya, vaksin merupakan hak seluruh warga Indonesia dan negara harus menjamin hal itu sebagai tanggung jawab dalam menjaga rakyatnya dari bahaya virus mematikan asal Wuhan. Namun, anggaran pemerintah terbatas, sementara banyak prioritas program dan kebijakan.

Untuk itu, harus ada solusi bersama, yakni warga yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu. Menurut Gus Nabil, hal tersebut merupakan bagian dari kesetaraan dalam rangka saling bantu.

“Nah, kalau konteksnya begini, maka ada keseimbangan. Yang kaya membantu yang miskin dengan membeli vaksin, membantu pemerintah mengumpulkan dana untuk pengadaan vaksin,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, jika syarat, mekanisme, dan sosialisasinya jelas, maka tidak ada perseteruan antara si miskin dan si kaya yang mendapatkan vaksinasi dari pemerintah.

“Selama ini, komunikasi publik memang harus diperbaiki, jangan sampai ada salah paham yang tidak perlu,” tegasnya.

“Sebaiknya ya tetapkan mekanisme dan sosialisasi secara jelas. Sampaikan ke publik secara tepat, jelaskan secara komprehensif,” demikian Gus Nabil.