Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Rahmad Handoyo Minta Tracing Dimasifkan Selama Pemberlakuan PPKM

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indikator sebaran Covid-19 yang tinggi menjadi alasan mendasar Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali diperpanjang hingga 8 Februari.

“Tidak ada alasan untuk tidak, memang harus diperpanjang,” tutur anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo kepada wartawan, Kamis (21/1).

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa PPKM memiliki sejumlah kunci keberhasilan yang harus diperhatikan. Pertama mengenai evaluasi tahap awal, khususnya tentang bagaimana agar kedisiplinan warga menjadi harga mati tidak boleh ditawar dalam pelaksanaan protokol kesehatan


PPKM, sambungnya, harus benar-benar diterapkan sesuai dengan pembatasan yang diatur. Sehingga, corona bisa mulai turun pada minggu ketiga Februari.

"Pembatasan segala bentuk kegiatan yang telah sesuai ditetapkan di dalam PPKM itu, terkait dengan perkantoran, kemudian tempat perbelanjaan, kemudian pergerakan acara-acara yang menimbulkan kerumunan benar-benar harus ketat," lanjutnya.

Terlepas dari itu, politisi PDIP tersebut menekankan agar pemerintah masif dalam melakukan pelacakan, sehingga warga yang terpapar bisa segera menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

"Catatan berikutnya agar tracing baik dari sisi uji laboratorium baik PCR ataupun antigen dimasifkan kembali. Jadi saya kira tiga hal itu ya, penerapan disiplin, pembatasan masyarakat beraktivitas dan terakhir bagaimana upaya tracing diperbanyak," demikian Rahmad.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya