Berita

Rekonstruksi bentrok antara laskar FPI dengan anggota Polda Metro Jaya/net

Presisi

Bareskrim Polri Belum Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM Soal Insiden KM 50

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 19:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menyampaikan, saat ini penyidik belum menerima surat resmi terkait rekomendasi hasil investigasi Komnas HAM atas kasus tewasnya enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat.

"Penyidik belum terima," kata Andi saat dikonfirmasi, Kamis (21/1).

Terkait dengan pernyataan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti jalannya fit and proper test di Komisi III DPR RI yang menegaskan bakal menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, Andi menegaskan hal itu pasti akan dilakukan oleh jajarannya di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum).
 

 
"Rekomendasi pasti ditindaklanjuti," tutur Andi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya telah mengumumkan hasil penyelidikan dan investigasi terhadap kasus tewasnya enam laskar FPI saat bentrok dengan petugas Polda Metro Jaya di Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Selain menyimpulkan adanya pelanggaran HAM dalam tewasnya empat laskar FPI, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi agar penyelesaian kasus ini dibawa ke peradilan pidana dan meminta agar aparat Kepolisian menyelidikan kepemilikan senjata api yang diduga dibawa oleh laskar FPI saat bentrok dengan anggota Polda Metro Jaya di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat pada Senin 7 Desember 2020 silam.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya