Berita

Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Demokrat: Pemerintah Tak Perlu Reaktif Pada Polemik Bencana, Tapi Fokus Pada Penanganan

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 18:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah baik pusat maupun daerah tak perlu terlalu reaktif dalam menanggapi polemik perihal bencana yang disebabkan oleh aktivitas perusakan alam.

Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin  justru meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan bencana agar seluruh nyawa masyarakat terselamatkan.

“Saya kira pemerintah fokus saja penanganan bencana, jangan terlalu reaktif terhadap polemik yang ramai di sosial media. Buktikan dengan kerja saja,” kata Didi dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Melihat Bencana Lewat Politik", Kamis (21/1).


Menurut politisi Partai Demokrat in, kerja yang tanggap dan cepat, baik dalam hal penyelamatan manusia merupakan poin penting yang perlu dilakukan pemerintah.

“Jadi masyarakat pada akhirnya bukan melihat alasan-alasan atau argumentasi yang politik. Tetapi hasil kerja nyata penanganan itu bagaimana, lalu melakukan evaluasi secepat mungkin,” katanya.

Dia mencontohkan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dinilai banyak pihak terbesar sepanjang sejarah, setelah 50 tahun tidak pernah mengalami banjir.

Bagi Didi, perlu ada evaluasi dengan baik oleh pemerintah. Diperkirakan banjir bandang itu akibat ulah manusia yang merusak alam dengan kegiatan penambangan liar.

“Pada bencana banjir di Kalsel ini, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Tapi penyebabnya apa? Ini kan dikatakan oleh Walhi dari rezim ke rezim masalah kepatuhan wilayah penyerapan yang makin terdegradasi oleh industri pertambangan dan kehutanan," terangnya.

Pemerintah, tegas Didi, harus kerja tanggap dan tidak perlu menanggapi buzzer-buzzer yang justru merusak fokus penanganan bencana. "Bencana tidak bisa diselesaikan dengan saling menanggapi di sosial media," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya