Berita

Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Demokrat: Pemerintah Tak Perlu Reaktif Pada Polemik Bencana, Tapi Fokus Pada Penanganan

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 18:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah baik pusat maupun daerah tak perlu terlalu reaktif dalam menanggapi polemik perihal bencana yang disebabkan oleh aktivitas perusakan alam.

Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin  justru meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan bencana agar seluruh nyawa masyarakat terselamatkan.

“Saya kira pemerintah fokus saja penanganan bencana, jangan terlalu reaktif terhadap polemik yang ramai di sosial media. Buktikan dengan kerja saja,” kata Didi dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Melihat Bencana Lewat Politik", Kamis (21/1).


Menurut politisi Partai Demokrat in, kerja yang tanggap dan cepat, baik dalam hal penyelamatan manusia merupakan poin penting yang perlu dilakukan pemerintah.

“Jadi masyarakat pada akhirnya bukan melihat alasan-alasan atau argumentasi yang politik. Tetapi hasil kerja nyata penanganan itu bagaimana, lalu melakukan evaluasi secepat mungkin,” katanya.

Dia mencontohkan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dinilai banyak pihak terbesar sepanjang sejarah, setelah 50 tahun tidak pernah mengalami banjir.

Bagi Didi, perlu ada evaluasi dengan baik oleh pemerintah. Diperkirakan banjir bandang itu akibat ulah manusia yang merusak alam dengan kegiatan penambangan liar.

“Pada bencana banjir di Kalsel ini, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Tapi penyebabnya apa? Ini kan dikatakan oleh Walhi dari rezim ke rezim masalah kepatuhan wilayah penyerapan yang makin terdegradasi oleh industri pertambangan dan kehutanan," terangnya.

Pemerintah, tegas Didi, harus kerja tanggap dan tidak perlu menanggapi buzzer-buzzer yang justru merusak fokus penanganan bencana. "Bencana tidak bisa diselesaikan dengan saling menanggapi di sosial media," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya