Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien termasuk yang diberi sanksi oleh China/Net

Dunia

China Beri Kejutan Sanksi Kepada 28 Politisi AS Di Hari Pelantikan Joe Biden

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 09:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46, sebuah keputusan penting diambil pemerintah China.

China telah memutuskan sanksi kepada 28 orang Amerika, termasuk mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, karena dianggap telah melanggar kedaulatan negara itu.

Sanksi tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri China yang dirilis di situs kementerian Rabu (20/1) tengah malam waktu setempat.


Mereka mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, beberapa politisi anti-China di Amerika Serikat, keluar dari kepentingan politik mereka yang egois dan prasangka serta kebencian terhadap China.

Mereka yang disanksi juga disebut tidak menunjukkan perhatian pada kepentingan rakyat China dan Amerika, juga telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian gerakan gila yang telah sangat mengganggu urusan dalam negeri China.

Para politikus AS itu juga disebut telah merusak kepentingan dan menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS.

Global Times melaporkan, selain Pompeo, mereka yang disanksi termasuk mantan penasihat Gedung Putih Peter Navarro, mantan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, ahli strategi China Matthew Pottinger dan Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih dan salah satu tokoh China paling keras di Washington.

Pejabat lain yang diberi sanksi oleh pemerintah China termasuk David Stilwell, Alex Azar, Keith Krach dan Kelly Craft dari pemerintahan Trump serta mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

Orang-orang ini dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki daratan, Hong Kong dan Makau Cina. Mereka, perusahaan, dan institusi yang terkait dengan mereka juga dilarang berbisnis dengan China.

Pemerintah China mengatakan pihaknya dengan tegas memutuskan untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan negaranya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya