Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien termasuk yang diberi sanksi oleh China/Net

Dunia

China Beri Kejutan Sanksi Kepada 28 Politisi AS Di Hari Pelantikan Joe Biden

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 09:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46, sebuah keputusan penting diambil pemerintah China.

China telah memutuskan sanksi kepada 28 orang Amerika, termasuk mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, karena dianggap telah melanggar kedaulatan negara itu.

Sanksi tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri China yang dirilis di situs kementerian Rabu (20/1) tengah malam waktu setempat.


Mereka mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, beberapa politisi anti-China di Amerika Serikat, keluar dari kepentingan politik mereka yang egois dan prasangka serta kebencian terhadap China.

Mereka yang disanksi juga disebut tidak menunjukkan perhatian pada kepentingan rakyat China dan Amerika, juga telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian gerakan gila yang telah sangat mengganggu urusan dalam negeri China.

Para politikus AS itu juga disebut telah merusak kepentingan dan menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS.

Global Times melaporkan, selain Pompeo, mereka yang disanksi termasuk mantan penasihat Gedung Putih Peter Navarro, mantan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, ahli strategi China Matthew Pottinger dan Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih dan salah satu tokoh China paling keras di Washington.

Pejabat lain yang diberi sanksi oleh pemerintah China termasuk David Stilwell, Alex Azar, Keith Krach dan Kelly Craft dari pemerintahan Trump serta mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

Orang-orang ini dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki daratan, Hong Kong dan Makau Cina. Mereka, perusahaan, dan institusi yang terkait dengan mereka juga dilarang berbisnis dengan China.

Pemerintah China mengatakan pihaknya dengan tegas memutuskan untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan negaranya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya