Berita

Petugas Satpol PP sedang memegang pengeras suara/Net

Suluh

Aku Luwe Dan Jam Tayang Corona

RABU, 20 JANUARI 2021 | 21:12 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang berlaku pada 11 hingga 25 Januari akan kembali diperpanjang. Tujuannya satu, yaitu untuk menekan laju penularan virus corona.

Rencana perpanjangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Syafrizal. Katanya, keputusan didasarkan pada Hasil Rapat Kabinet Terbatas kemarin sore.

Perpanjangan PPKM dilakukan menyusul penambahan kasus positif Covid-19 yang signifikan. PPKM diharapkan bisa menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.


Dalam aturan PPKM ini tempat kerja harus menerapkan 75 persen pegawainya bekerja dari rumah, proses belajar mengajar secara daring, dan sektor esensial dan konstruksi bisa beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Selanjutnya, pusat perbelanjaan maksimal beroperasi sampai pukul 19.00 WIB, restoran maksimal melayani makan atau minum di tempat atau dine in hingga pukul 19.00 WIB, sedangkan layanan dibawa pulang atau take away boleh 24 jam.

Lalu, tempat ibadah beroperasi dengan kapasitas 50 persen, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Terakhir, transportasi umum beroperasi dengan pembatasan kapasitas dan protokol kesehatan maksimal pukul 20.00 WIB.

Pada penerapan PPKM pekan lalu, publik sempat dikejutkan dengan video kemarahan seorang pedagang kaki lima di Sukoharjo, Jawa Tengah saat tempat makannya disatroni Satpol PP.

Pedagang sate itu diminta untuk menutup usahanya karena sudah lebih dari pukul 19.00. Di mana sesuai aturan PPKM, restoran hanya boleh melayani makan atau mnum di tempat hingga pukul 19.00. Sementara dalam video yang beredar, tampak masih ada pengunjung yang makan di tempat.

Perdebatan kemudian terjadi lantaran pedagang menolak usahanya ditutup lebih dini. Dia memohon agar peraturan soal pembatasan jam buka warung PKL diperpanjang. Namun aparat yang datang untuk menjalankan perintah tidak menggubris permohonan itu.

Pedagang sontak naik pitam lantaran dia merasa usaha satu-satunya yang digeluti sedang dihambat. Apalagi, usahanya memang biasa ramai di malam hari. Di satu sisi, sang pedagang juga sudah meyakinkan aparat bahwa dia menjaga kapasitas pengunjung dan menerapkan jaga jarak.

"Aku ra wedi wong, aku luwe! Sopo sing tanggung jawab? Ora enek! (Saya enggak takut orang, saya lapar! Siapa yang tanggung jawab? Enggak ada!),” tuturnya meluapkan amarah.

Luapan amarah ini tentu menjadi hal yang tidak boleh dipandang sepele. Perut rakyat tidak boleh dibiarkan kosong, atau kemarahan akan meluap. Dan jika dibiarkan menerus, gelombang kemarahan bisa membesar dan bukan tidak mungkin mengguncang istana.

Win-win solution harus segera dirumuskan dan diputuskan agar dampak ekonomi tidak masif melanda negeri ini. Misalnya, memperpanjang jam berdagang untuk warung PKL. Minimal hingga pukul 22.00, sebagaimana biasanya pusat perbelanjaan tutup.

Tapi di satu sisi, para pedagang juga harus memastikan bahwa mereka menjaga kapasitas pengunjung yang makan di tempat sebanyak 25 persen dan menerapkan jaga jarak, juga menyiapkan bak cuci tangan lengkap dengan sabunnya.

Solusi ini terbilang lebih rasional ketimbang mematok pukul 19.00 harus tutup. Sebab, sebaran virus corona tidak punya patokan jam tayang layaknya sinetron. Bisa saja di saat warung PKL diperbolehkan buka atau sebelum pukul 19.00 virus bisa menular ke yang lain.

Secara substansi, yang harus dipahami adalah virus akan menyebar dengan cepat jika manusia berkerumun, lalai memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak rajin mencuci tangan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya