Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pemilu terkait Presidential Trasehold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden, disayangkan Ekonom Senior, Rizal Ramli.
Selaku pihak yang mengajukan, sosok yang kerap disapa RR ini menyampaikan kritik yang cukup pedas kepada para hakim MK.
"Hakim-hakim konsitusi tidak punya nyali, tidak punya kecerdasan cukup untuk membahas ini (PT) secara terbuka," ujar RR dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui kanal Instagramnya, Rabu (20/1).
"Saya enggak kesal, cuma sedih saja. Mahkamah Konstitusi kok bukan menjadi hakim yang mempertahankan konstitusi tapi malah mempertahankan kekuasaan. Payah banget mentalnya," sambungnya.
Menurut Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, jika MK menerima gugatannya untuk dibahas dalam sidang uji materil, perbaikan sistem demokrasi Indonesia bisa terjadi.
Pasalnya sekarang ini, RR menilai demokrasi di Tanah Air tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat, tapi kepada para cukong atau oligarki yang menjadi donatur penguasa saat mencalonkan diri menjadi pemimpin.
Sistem kerja pemerintahan dari hasil demokrasi yang ada sekarang ini, kata RR lebih mirip dengan sistem kapitalisme liberal Amerika Serikat, yang dalam setiap kebijakannya cendrung lebih memperhatikan cukong atau oligarki.
"Kita kadung ikut sistem kapitalisme Amerika yang ugal-ugalan. Kalau di Amerika emang biasa, siapa yang mau jadi senator, calon gubnernur dan presiden disumbang oleh orang-orang kaya maupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi akibatnya ketika mereka berkuasa harus dengerin yang punya uang," ungkapnya.
Karena itu, Rizal Ramli menyimpulkan sistem politik demokrasi Indonesia sudah salah kaprah. Berbeda dengan yang ada di negara-negara Eropa. Di mana, partai politik dan calon-calon pemimpin dijamin anggarannya oleh negara, sehingga tidak ada keberpihakan kepada cukong.
"Mereka (pemimpin di negara Eropa) begitu terpilh jadi anggota DPR, perdana menteri, mereka betul-betul mengabdi sama rakyatnya, sama negaranya, bukan sama cukong kaya di Amerika sama Indonesia, kita ini salah kaprah," tegasnya.
"Nah, hal sederhana ini masyarakat, aktivis, dosen-dosen kita enggak ngerti, termasuk MK. Padahal kalau dibahas ini bagus sekali, agar mata masyarakat kita terbuka, ada pilihan kok supaya hidup lebih baik, lebih maju," demikian Rizal Ramli.
