Ketua Komisi III DPR, Herman Herry/Net
Sejumlah rotasi dilakukan PDI Perjuangan terhadap para anggota fraksinya di DPR RI. Dari rotasi yang dilakukan pada Selasa (19/1) itu ada dua nama yang jadi sorotan.
Pertama nama Ribka Tjiptaning yang tadinya menjadi anggota Komisi IX DPR RI kini dipindahkan ke Komisi VII DPR RI. Perombakan ini diduga berkaitan erat dengan sikap keras Ribka Tjiptaning menolak vaksinasi dari pemerintah yang diutarakan saat Komisi IX rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Ribka bahkan sempat merasa heran saat dirinya yang berlatar belakang sebagai dokter harus mengurusi masalah minyak dan listrik.
Nama kedua yang menjadi sorotan adalah nama Ihsan Yunus yang dicopot dari kursi Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Dia kemudian dirotasi Komisi II.
Pencopotan ini kemudian dikaitkan dengan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang juga telah menjerat eks Mensos yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari Peter Batubara dan beberapa pihak lain.
Pasalnya nama Ihsan Yunus kerap dikaitkan dengan kasus tersebut. Terlebih setelah KPK memeriksa seorang pengusaha Muhammad Rakyan Ikram sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rakyan merupakan adik dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.
Rakyan diperiksa lantaran perusahaannya diduga turut menjadi vendor atau rekanan Kemensos dalam pengadaan paket sembako Covid-19. Hal tersebut menjadi materi yang didalami penyidik saat memeriksa Rakyan pada Kamis, 14 Januari 2021 lalu.
Sebelum memeriksa adik Ihsan Yunus, tim penyidik terlebih dahulu menggeledah rumah orang tua Ihsan pada Selasa (12/1).
Dari penggeledahan itu, KPK menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos.
Rotasi ini menyisakan tanda tanya tersendiri bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule. Menurutnya rotasi terhadap Ribka merupakan sesuatu yang aneh lantaran ketua PDIP itu sebatas menyuarakan jeritan rakyat yang ragu dengan vaksin.
Selain itu, dia juga menilai ada satu nama lain yang perlu dirotasi oleh PDIP, yaitu Herman Herry yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.
Saat berbincang dengan redaksi, Rabu (20/1), Iwan Sumule menilai bahwa Herman Herry seharusnya ikut digeser demi memuluskan langkah KPK mendalami kasus bansos. Sebab posisi sebagai ketua Komisi III DPR yang bermitra dengan KPK dianggapnya bisa menghambat pengungkapan kasus ini. Seperti Ihsan Yunus, nama Herman Herry kini mulai dikaitkan dengan kasus Juliari.
“Aneh, politisi PDIP, Ribka Tjiptaning digeser usai katakan tak mau divaksin Sinovac dan memilih bayar denda 5 juta. Tapi, politisi PDIP lainnya, Herman Herry, yang pernah disebut dalam berbagai kasus korupsi, dan diduga terlibat korupsi bansos tak tergoyahkan,†tanyanya.
Koran Tempo edisi Senin (18/1), telah mengangkat
headline “Tiga Penguasa Bansosâ€, dengan memampang gambar tas
goodie bag bergambar Juliari Batubara, Ketua Komisi III DPR Herman Herry, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus.
Disebutkan bahwa sejumlah kantor perusahaan penyedia bantuan sosial di Kemensos yang tengah digeledah KPK diduga terafiliasi oleh Herman Herry dan Ihsan Yunus, di mana keduanya merupakan kader PDI Perjuangan.
Tempo menyebut bahwa perusahaan-perusahaan yang terafiliasi pada keduanya mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun atau separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
