Komjen Sigit Ingin Masyarakat Rasakan Pelayanan Polisi Semudah Memesan Pizza

Calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1).

Dalam pemaparannya kepada anggota Komisi III, Komjen Sigit menyebut jika dirinya kelak diberi kepercayaan menjadi kapolri akan mengaktifkan nomor tunggal nasional sebagai hotline kepolisian. Dia ingin masyarakat bisa mendapatkan layanan Polri dengan mudah.

"Sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat atau hotline kepolisian dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespons cepat aduan masyarakat," kata Komjen Sigit.

Dengan adanya hotline tersebut, mantan Kapolda Banten ini berharap masyarakat bisa menghubungi polisi semudah memesan makanan.

"Diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza," ucapnya.

Dalam uji calon kapolri, Komjen Sigit mengatakan bahwa selama ini Polri menerima sejumlah masukan, kritik, dan harapan tentang mewujudkan rasa keadilan. Dia menegaskan akan melakukan perbaikan, salah satunya terkait penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

"Sebagai contoh ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum," katanya.

Dia juga menyinggung soal anak yang mempolisikan ibu kandungnya. Dia memastikan kasus tersebut tak boleh terulang.

"Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat," jelas dia.

Ia pun menegaskan, penegakan hukum Polri akan dilakukan secara tegas namun bersifat humanis.

“Maka dari itu dalam kepemimpinan saya nantinya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki sehingga mampu mengubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, dengan berorientasi kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi," demikian Komjen Sigit.