Kapasitas rumah sakit untuk pasien terinfeksi Covid-19 di DKI Jakarta kini hanya tersisa 13 persen saja. Kondisi ini membuat anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengusulkan pasien Covid-19 dari luar ibukota yang dirawat di Jakarta dikembalikan ke daerah asalnya.
"Kalau bisa, dikembalikan ke daerah asal dengan bantuan koordinasi," kata Iman yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (20/1).
Meski demikian, Iman mengingatkan, hal itu harus dilakukan dengan berbagai kriteria yang ditetapkan. Termasuk adanya jaminan dari dokter bahwa pasien tersebut tidak akan parah dalam perjalanannya ketika dibawa ke rumah sakit atau RS rujukan Covid-19 di daerahnya.
Lanjut Iman, usulan pengembalian itu diajukannya karena saat ini 30 persen tempat tidur pasien Covid-19 di Jakarta diisi warga dari luar DKI Jakarta. Kebanyakan berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Namun Iman juga mengingatkan, pengembalian pasien Covid-19 ke daerah asal bukan berarti mengembalikan kemudian menelantarkan mereka.
Saat fasilitas kesehatan (faskes) di Jakarta hampir penuh, kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu, pengembalian pasien bisa dilakukan namun harus dengan koordinasi. Apakah RS rujukan Covid-19 di daerah asal pasien masih tersedia untuk dilakukan perawatan atau tidak.
Apabila tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke daerah asal, pasien Covid-19 dari luar Jakarta terpaksa harus dirawat di Jakarta hingga sembuh.
"Tapi bukan dilepaskan, dibantu koordinasi. Kalau tidak ada tempat rawat ya apa boleh buat, harus dibantu," jelas Iman.
Pemprov DKI Jakarta mengungkap kondisi ICU dan tempat tidur rumah sakit ibu kota sebanyak 8.890 untuk menampung pasien Covid-19, tersisa hanya 13 persen.
Angka penggunaan tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) rumah sakit di DKI Jakarta untuk pasien Covid-19 adalah sebanyak 87 persen melayani warga lintas provinsi.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di sekitar Jakarta, maka BOR DKI Jakarta lebih tinggi. BOR di Provinsi Banten 79 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 78 persen, Jawa Barat (73), dan Jawa Timur 69 persen.
