Berita

Ihsan Yunus/Net

Politik

Namanya Dikaitkan Korupsi Bansos, PDIP Copot Ihsan Yunus Dari Kursi Pimpinan Komisi VIII DPR

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 20:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi PDIP mencopot Ihsan Yunus dari kursi Wakil Ketua Komisi VIII DPR dan dirotasi ke Komisi II.

Nama Ihsan Yunus belakangan santer dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang juga telah menjerat eks Mensos yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari Peter Batubara dan beberapa pihak lain.

Rotasi Ihsan Yunus itu berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 yang telah ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan juga Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto..

“Benar (ada rotasi)," kata Bambang Pacul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).

Selain Ihsan Yunus, beberapa anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan juga dirotasi. Mereka adalah Johan Budi yang tadinya menjabat anggota Komisi II DPR RI kini digeser ke Komisi III DPR RI.

Kemudian Ribka Tjiptaning yang tadinya menjadi anggota Komisi IX DPR RI kini dipindahkan ke Komisi VII DPR RI.

Selanjutnya, Gilang Dhielafararez yang tadinya anggota Komisi VI DPR RI sekarang dipindahkan ke Komisi III DPR RI, dan anggota Komisi III Marinus Gea sekarang dipindah ke Komisi XI DPR RI.
 
Terkait Ihsan Yunus, KPK sebelumnya telah memeriksa seorang pengusaha Muhammad Rakyan Ikram sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Berdasarkan informasi, Rakyan merupakan adik dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Rakyan diperiksa lantaran perusahaannya diduga turut menjadi vendor atau rekanan Kemensos dalam pengadaan paket sembako Covid-19.

Hal tersebut menjadi materi didalami penyidik saat memeriksa Rakyan pada Kamis, 14 Januari 2021 lalu.

Ihsan Yunus belakangan kerap dikaitkan dengan kasus bansos ini. Sebelum memeriksa adiknya, tim penyidik telah menggeledah rumah orang tua Ihsan pada Selasa (12/1).

Dari penggeledahan itu, KPK menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya