Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning saat menyampaikan penolakan terhadap vaksin Sinovac/Repro

Politik

Pengamat: Ribka Tjiptaning Menampar Muka PDIP, Makanya Digeser

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rotasi yang dilakukan terhadap anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning ke komisi VII DPR RI disinyalir merupakan buntut pernyataan kontroversialnya mengenai vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu.

Beberapa waktu lalu, Ribka Tjiptaning menolak keras disuntik vaksin dari Sinovac. Penolakan tersebut berseberangan dengan sikap PDIP sebagai parpol pengusung Presiden Joko Widodo yang mendukung vaksinasi massal.

“Makanya digeser dan dipindah ke komisi lain. Pemindahan Ribka itu akibat menolak divaksin. Hal itu sama saja menampar PDIP karena bagaimanapun PDIP partai utama pendukung presiden," kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).


"Presiden sendiri orang pertama yang divaksin. Presidennya dari PDIP, tapi anggota PDIP-nya menolak divaksin. Ini lucu, aneh, dan ajaib, sekaligus juga geli,” sambung Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, pemutasian atau pemindahan jabatan di parlemen merupakan risiko yang harus dihadapi anggota parlemen bila tak senada dengan kebijakan partai.

“Begitulah berpartai. Mesti seirama dan senada dengan kebijakan partai. Kalau tidak, tentu akan didepak atau paling tidak digeser-geser,” katanya.

Melihat sikap PDIP terhadap Ribka Tjiptaning, Ujang pun berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan tidak ada partai yang betul-betul menjunjung demokratis, termasuk PDIP.

“Soal apakah partai demokratis, hampir di semua partai tak ada yang betul-betul dan sungguh-sungguh menerapkan demokratisasi di internalnya masing-masing,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya