Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Azis Syamsuddin/Net
Pimpinan DPR RI mendukung diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang membutuhkan strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu.
Serta komitmen seluruh instansi pemerintah dan peran aktif masyarakat sebagai acuan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman ekstremisme di Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/1).
"Saat ini ancaman ekstremisme semakin meningkat berbasis kekerasan diawali serangkaian aksi penghasutan, berita bohong, hingga framing berita, sebagai 'teror' informasi yang merupakan dasar dari berbagai hal yang mengarah pada terorisme di lndonesia," kata Azis Syamsuddin.
Menurut Azis, terorisme telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional serta dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.
"Bahkan, menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pun meminta pemerintah untuk menjabarkan secara detail mengenai kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori ekstremisme. Sehingga tidak menjadi salah tafsir dan munculnya stigmatisasi di tengah masyarakat.
"Pemerintah harus menjelaskan kategori hukuman atau pelanggaran apa yang dapat mengarah kepada pidana kepada terduga ekstremis. Serta dapat memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan keterampilan dalam mencegah ekstremisme. Sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi," demikian Azis Syamsuddin.
