Berita

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik/Net

Politik

Rachland Nashidik: Korupsi Bansos Langgar Semua Sila Pancasila, Kecuali Kalau Diperas Jadi Ekasila

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial menemui babak baru.

Koran Tempo edisi Senin (18/1), mengangkat headline “Tiga Penguasa Bansos”, dengan memampang gambar tas goodie bag bergambar Juliari Batubara, Ketua Komisi III DPR Herman Herry, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus.

Disebutkan bahwa sejumlah kantor perusahaan penyedia bantuan sosial di Kemensos yang tengah digeledah KPK diduga terafiliasi oleh Herman Herry dan Ihsan Yunus, di mana keduanya merupakan kader PDI Perjuangan.


Tempo menyebut bahwa perusahaan-perusahaan yang terafiliasi pada keduanya mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun atau separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menanggapi kasus korupsi bansos yang terjadi di era pandemi ini, pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik tegas menyebut bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan semua sila yang ada di Pancasila.

“Korupsi bansos itu melanggar semua dari lima sila dalam Pancasila,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (19/1).

Namun secara satire politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa korupsi bansos tidak akan melanggar jika kelima sila diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Gotong royong yang dimaksud Rachland adalah bersama menilap uang rakyat.

“Kecuali bila lima sila itu diperas jadi ekasila, yaitu gotong-royong, mungkin jadi terdengar masuk akal. Menggarong duit wong cilik secara gotong royong. Betul, Madam?” demikian sindiran Rachland.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya