Berita

Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dr. Zainuddin/Ist

Politik

Sah Secara Hukum, Legalitas Ijazah Dan Gelar Romanus Mbaraka Telah Diakui Negara

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pakar Hukum UMI Makassar Dr. Zainuddin merasa heran jika masih ada orang yang mempermasalahkan terkait legalitas ijazah serta gelar Drs yang disandang oleh Romanus Mbaraka.

Sebab, penggunaan gelar dan ijazah dari Romanus Mbaraka sudah legal di mata hukum. Bahkan secara legal telah mendapatkan pengakuan dari negara.

Jika ditelisik lebih dalam, ijazah tersebut sebenarnya telah diakui oleh Negara karena telah disahkan oleh koordinator Kopertis, Rahman Rahim, pada 5 Juli 1993. Pada saat itu, Rahman Rahim menjabat sebagai Koordinator Kopertis wilayah IX yang ruang lingkupnya sampai ke wilayah Papua, dan saat ini Kopertis berganti nama menjadi LLDIKTI Wilayah IX.


Sehingga, menurutnya, ijazah dan gelar Drs Romanus Mbaraka adalah sah karena telah diakui oleh Negara melalui Kopertis dan Kopertis merupakan perpanjangan tangan Menteri Pendidikan di daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah.

“Jika kita lihat Kopertis telah mensahkan ijazah tersebut, berarti negara telah mengakui dan tidak mempersoalkan. Jika negara tidak mempersoalkan maka sudah tidak ada masalah,” tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLPapua.

Lanjut dikatakan Zainuddin, penggunaan gelar Drs dilakukan pada masa transisi, dan sama sekali tidak mempengaruhi secara substansi sebab hal tersebut hanyalah bersifat teknis administratif.

Dirinyapun berpadangan jika saja penggunaan gelar Drs tersebut bermasalah dan sudah tidak sesuai, sudah pasti Kopertis akan mempermasalahkan dan tidak akan mensahkan ijazah tersebut.

“Tapi faktanya ijazah tersebut tetap disahkan oleh Kopertis, yang berarti ijazah dan penggunaan gelar Drs oleh saudara Romanus Mbaraka sama sekali tidak ada masalah,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya