Didik J. Rachbini: Pemerintahan Jokowi Raja Utang

Pemerintahan era Presiden Joko Widodo dijuluki sebagai raja utang. Pasalnya, utang dari tahun 2019 hingga kini terus bertumpuk dan tidak kunjung diantisipasi.

"Pemerintah ugal-ugalan. Sejak 2019 zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk tidak pernah dikendalikan," kata ekonom senior INDEF, Prof Didik Rachbini dalam diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju (PIM) bertajuk 'Outlook 2021: National Economic Outlook' pada Kamis (14/1).

Menurut Didik, utang yang terus membengkak itu bahkan ada yang disembunyikan dan nyaris tidak dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  

"Ini disembunyikan Rp 921,5 triliun, tidak dibahas di DPR, tetapi yang dibahas Rp 446,3 triliun SBN (Surat Berharga Negara). Sedangkan Rp 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo," ungkapnya.

"Negara ini makin otoriter, pada tahun 2020 tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan hingga Rp 1530,80 triliun. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR, senyap," imbuhnya.  

Atas dasar itu, Didik menyatakan bahwa rezim Jokowi pantas disebut sebagai pemerintahan yang menjadi raja utang. "Jadi, Jokowi ini raja utang, pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang," tegasnya.

Mirisnya, kondisi tersebut tidak bisa diubah oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan seakan kehabisan akal untuk membereskan beban negara yang yang kunjung selesai tersebut.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani ngerti, ini bukan tidak ngerti. Tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik. Jadi kalau kita kritik dia marah-marah, salah dia," demikian Didik.

Selain Didik, narasumber lain yang hadir secara virtual di antaranya Managing Director PEPS, Anthony Budiawan; jurnalis senior sekaligus mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan; ekonom Rizal Ramli; pengamat AEPI, Salamudin Daeng; Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Philips K Widjaya; dan Ketua Umum DN-PIM, Din Syamsuddin.