Rumah bagi para duafa di Aceh/Ist
Kekecewaan langsung dirasakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Armiyadi, saat Pemerintah Aceh dan rekan-rekannya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memangkas anggaran pembangunan rumah bagi kaum duafa.
Dari rencana semula akan membangun 4.430 unit rumah duafa, TAPA dan Badan Anggaran DPR Aceh hanya menetapkan akan membangun 780 unit rumah duafa.
Jumlah ini jelas jauh dari mencukupi untuk memenuhi amanah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM) Tahun 2017-2022.
“Untuk memenuhi target RPJM 2017-2022, seharusnya setiap tahun dibangun sebanyak 6 ribu unit rumah duafa,†kata Armiyadi, Kamis (14/1), dikutip
Kantor Berita RMOLAceh.
Dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, tahun ini rencananya Pemerintah Aceh mengalokasikan pembangunan rumah duafa sebanyak 4.430 unit. Total anggaran untuk itu mencapai Rp 434 miliar.
Menurut Armiyadi, seharusnya pembangunan rumah itu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Apalagi dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap rancangan Qanun APBA 2021, pembangunan rumah duafa ini tidak termasuk dalam item yang dipermasalahkan atau dilarang.
Anggaran ini berbeda nasibnya dengan triliunan rupiah yang dialokasikan untuk dana pokok pikiran anggota dewan. Kemendagri mengevaluasi anggaran ini karena menilai proses penganggarannya tidak sesuai dengan aturan.
Alih-alih mempertahankan anggaran yang sahih, DPR Aceh dan TAPA malah memangkas habis anggaran untuk pembangunan rumah duafa hanya menjadi 780 unit saja. Jumlah ini berkurang sebanyak 3.650 unit dari 4.430 unit yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Saya sudah berjuang. Tapi hasil akhir bukan saya yang putuskan. Rumah duafa yang akan dibangun hanya 780 unit," kata Armiyadi.
Armiyadi menambahkan, seharusnya TAPA dan Banggar DPR Aceh tidak perlu memangkas anggaran pembangunan rumah duafa ini. Bahkan seharusnya anggaran yang ada ditambah, agar target 6.000 rumah duafa dapat terealisasi sesuai dengan target RPJM Aceh 2017-2022.
"Pemerintah Aceh berjanji jumlah rumah yang kurang itu akan dimasukkan dalam APBA-P nanti. Kalau untuk APBA murni ini hanya 780 unit dulu," tandas Armiyadi.
