Berita

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik/Net

Politik

Sindiran Rachland: Soal Vaksinasi, Jokowi Lebih “Tegas” Ketimbang Pemimpin AS, Inggris, Dan Perancis

RABU, 13 JANUARI 2021 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia memiliki kebijakan yang tegas mengenai program vaksinasi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej telah menegaskan bahwa vaksinasi corona bersifat wajib bagi warga Indonesia.

Mereka yang menolak vaksinasi bisa dikenakan pidana penjara paling lama setahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Kebijakan pemerintah ini dikritisi oleh pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik. Bernada sindiran, Rachland menilai Jokowi lebih tegas ketimbang pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Perancis, bahkan Filipina yang tidak mewajibkan rakyat divaksin.


Di mana para pemimpin negara tersebut sebatas bertekad mengetuk kesadaran rakyatnya tentang arti penting vaksin.

“Di Indonesia? Rakyat wajib vaksin. Mereka yang ragu diancam hukuman pidana. Jokowi tegas!” sindir politisi Partai Demokrat itu.

Dia mengira bahwa di Perancis, pemerintah menggunakan akal sehat agar rakyatnya mau divaksin. Tak ada paksaan, apalagi ancaman penjara.

Hanya saja, mereka yang belum divaksin akan dilarang naik kendaraan umum.

“Pemimpin demokratis percayai deliberasi, akal budi, tak cepat-cepat gunakan polisi, jaksa dan penjara,” tutup Rachland.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya