Berita

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik/Net

Politik

Sindiran Rachland: Soal Vaksinasi, Jokowi Lebih “Tegas” Ketimbang Pemimpin AS, Inggris, Dan Perancis

RABU, 13 JANUARI 2021 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia memiliki kebijakan yang tegas mengenai program vaksinasi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej telah menegaskan bahwa vaksinasi corona bersifat wajib bagi warga Indonesia.

Mereka yang menolak vaksinasi bisa dikenakan pidana penjara paling lama setahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Kebijakan pemerintah ini dikritisi oleh pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik. Bernada sindiran, Rachland menilai Jokowi lebih tegas ketimbang pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Perancis, bahkan Filipina yang tidak mewajibkan rakyat divaksin.


Di mana para pemimpin negara tersebut sebatas bertekad mengetuk kesadaran rakyatnya tentang arti penting vaksin.

“Di Indonesia? Rakyat wajib vaksin. Mereka yang ragu diancam hukuman pidana. Jokowi tegas!” sindir politisi Partai Demokrat itu.

Dia mengira bahwa di Perancis, pemerintah menggunakan akal sehat agar rakyatnya mau divaksin. Tak ada paksaan, apalagi ancaman penjara.

Hanya saja, mereka yang belum divaksin akan dilarang naik kendaraan umum.

“Pemimpin demokratis percayai deliberasi, akal budi, tak cepat-cepat gunakan polisi, jaksa dan penjara,” tutup Rachland.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya