Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Ist
Skema padat karya tunai Kementerian PUPR tahun anggaran 2021 diyakini menjadi salah satu cara untuk menekan jumlah pengangguran yang meningkat di masa pandemi Covid-19.
Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, skema padat karya tunai Kementerian PUPR memiliki celah yang bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi.
"Ada kontribusi yang bisa diberikan dari skema padat karya tunai Kempupera. Di antaranya bisa melibatkan pengangguran yang menjadi korban PHK. Hal ini tentu akan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1).
Setidaknya, ia melihat ada potensi 777.206 orang dari 12 juta pengangguran korban PHK akibat pandemi Covid-19 bisa diserap program padat karya tunai dalam program infrastruktur kerakyatan Kemenpupera. Bahkan, LaNyalla juga menilai masyarakat bisa turut dilibatkan dalam sejumlah pembangunan.
"Untuk pembangunan berskala kecil yang tidak membutuhkan teknologi, saya rasa bisa menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Hal ini akan dapat membantu mengurangi beban mereka," jelasnya.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, masyarakat bisa dilibatkan pada pembangunan infrastruktur yang digarap di awal tahun tahun 2021 untuk dapat meningkatkan daya beli.
Di sisi lain, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Program PKT diharapkan bisa memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.
"PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol
physical dan
social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,†tandasnya.
