Berita

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng/Net

Politik

Hanya Fokus Dunia Usaha, Pemerintah Tidak Bahas Soal Pemulihan Ekonomi Sektor Pertanian

SELASA, 12 JANUARI 2021 | 04:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu sektor yang kurang diperhatikan pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19.

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng mengatakan, asumsi tersebut menjadi benar jika melihat pos anggaran penanganan pandemi yang disiapkan pemerintah.

"Coba perhatikan bagaimana anggaran penanganan Covid-19 sama sekali tidak membicarakan pertanian dan pangan," ujar Salamudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/1).


Hal tersebut, kata Salamudin, berbanding terbalik dengan dunia usaha baik BUMN ataupun swasta yang mendapatkan dana talangan untuk menyelamatkan usahanya.

"Pemerintah hanya membicarakan dana talangan kepada BUMN, swasta, bank dan non bank. Mereka dibantu besar besaran karena terdampak Covid-19," terangnya.

"Tapi pemerintah sama sekali tidak bicara dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi petani," sesalnya.

Padahal, lanjutnya, pertanian dan pangan juga menjadi sektor penting yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat selama pandemi.

"Dalam masa Covid-19 seharusnya konsen utama pemerintah adalah masalah pertamian dan pangan. Ini bagian yang paling berbahaya dalam geopolitik nasional dan internasional," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya