PILKADA Kota Bandarlampung telah usai. Beberapa hari setelahnya KPU Kota Bandarlampung menetapkan paslon 03 sebagai pemenangnya. Dilalah, tak ada angin tak ada hujan, Bawaslu Provinsi Lampung menyetujui gugatan paslon 02 untuk mendiskualifikasi paslon 03. Luar biasa. Padahal Bawaslu Kota pun tidak menyatakan ada pelanggaran yang serius dan pembuktian gugatan itu lemah.
Ada apa? Publik terkejut atas keputusan Bawaslu Provinsi Lampung. Mengingat selain Pilkada telah tuntas tanpa gonjang ganjing, selisih suara pun sangat mencolok, sekitar 38 persen. Apa yang hendak diperjuangkan oleh Bawaslu? Penegakan demokrasikah? Pendidikan politikkah? Atau ada hal lain?
Pertanyaannya adalah mengapa kubu paslon 02 begitu ngotot untuk berkuasa meski mayoritas rakyat tidak menghendaki? Ini terbukti dengan perolehan suara yang ada. Sepertinya ini bukan hanya terkait pertarungan gengsi kalah-menang. Tetapi juga terkait dengan ambisi donatur untuk menguasai peta perpolitikan di Lampung. Tujuannya adalah pengamanan hingga ke level nasional. Mengapa? Karena ini terkait dengan bisnis trilyunan rupiah. Sehingga kenyamanan atas payung politik juga mereka perlukan.
Mendukung paslon 02 yang diusung oleh Partai Demokrat seolah tumbuh kegairahan tersendiri bagi mereka. Paslon 03 yang diusung PDIP terlihat menjadi lawan tanding yang memicu adrenalin untuk membuktikan siapa yang lebih
moncer.
Bisa jadi, ini sebagai momen pembuktian bagi para cukong bahwa mereka mampu mengatur bidak-bidak hinggal ke level nasional sekalipun. Pertarungan bidak ini ditengarai akan bermuara pada raupan suara untuk Pilpres 2024. Dengan kekuatan modal finansial, mereka yakin semuanya bisa diatur dan direbut.
Mereka tak lagi menghitung adanya kekuatan Jokowi ataupun PDIP di 2024. Mereka yakin bahwa kekuatan politik akan mengalami pergeseran. Dengan kekuatan-kekuatan politik yang terus dinamis, membelah dan berkoalisi. Kaum oligarki melihat investasi kekuatan politik untuk tahun 2024 adalah sebuah keharusan untuk menunjukkan eksistensi.
Dengan kekuatan lobby di Pusat, hingga mengalir ke sumbu-sumbu parpol dan penegak hukum, diduga para oligarki ini dapat mengendalikan kebijakan-kebijakan Ketum Parpol. Mereka akan mengusik kebijakan itu lewat orang-orang yang telah mereka susupi. Sehingga eksistensi Ketua Umum, partai berkuasa sekalipun, akan mudah mereka kangkangi.
Kasus Pilkada Kota Bandarlampung adalah bukti. Mereka bergerak cepat menguasai semua dimensi. Sehingga paslon 03 yang diusung PDIP, meski meraih suara dengan selisih sekitar 38 persen, sampai hari ini mereka buat tidak berkutik. Paslon yang didukung penuh oleh partainya Megawati ini terjengkang di Bawaslu dan kemudian di KPU. Kegagahan mereka sebagai pemilik kekuatan finansial terlihat nyata.
Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, yang tadinya dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU dengan suara pemilih sekitar 58 persen, hanya dapat tertunduk lemas. Kekuatan PDIP seakan dilorotkan dan tampak seperti banteng loyo.
Kubu paslon 02 begitu yakin. Apalagi calon Wakil Walikota 02 juga aslinya berasal dari PDIP. Sehingga mereka beranggapan keberadaan mereka tak akan terusik banyak oleh Teuku Umar.
Pertarungan gengsi ini mungkin sudah dimulai beberapa tahun lalu. Kerap kali figur yang didukung donatur ini tidak mendapat rekomendasi PDIP. Meski mereka siap menggelontorkan puluhan hingga ratusan milyar, rekomendasi PDIP sulit sekali mereka dapat. Berbeda dengan tokoh-tokoh di Lampung ataupun beberapa oknum penyelenggara pilkada, mudah mereka "beli" dengan harga murah. PDIP adalah sebuah kegemasan tersendiri bagi mereka. Terhembus bahwa Megawati tidak tertarik dengan tawaran-tawaran mereka.
Selama ini bila ada figur politik di Lampung yang berani menolak syahwat politik donatur-donatur ini, tentu di kemudian hari mereka mampu membuat figur-figur ini jera atas penolakan yang pernah mereka lakukan.
Adalah sebuah orgasme politik bila para cukong dapat menelikung Pilkada Kota Bandarlampung yang disinyalir paslon 03 adalah salah satu kader terbaik di mata Megawati. Beberapa orang di DPP PDIP diduga bisa mereka rayu tetapi tidak tembus hingga ke Megawati selaku Ketum PDIP.
Tentu bila mampu menekuk paslon 03, ini akan menjadi parameter mereka untuk semakin mencengkeramkan kukunya di Pilpres 2024. Minimal di Provinsi Lampung mereka akan memiliki bargaining position yang kuat. Sepertinya mereka akan membuat Megawati lintang-pukang. Berharap suatu saat Megawati akan takluk menuruti keinginan mereka.
Apakah ini mimpi para donatur yang terlalu tinggi? Saya kira tidak. Harus diakui mereka handal mengelola kekuatan finansial dan kekuatan politik mereka. Bidak-bidak mereka ada di segala lini. Mereka tidak sedang bermimpi. Mereka sedang bekerja.
Celah gugatan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang menjadi wewenang palu Bawaslu akan mereka optimalkan. Bila berhasil, cara-cara seperti ini akan mereka copy-paste untuk merebut dan menggodam kantung-kantung suara di daerah lain. Tentu para cukong bergairah karena ongkosnya lebih murah. Lebih mudah mereka kendalikan untuk mengobrak-abrik demokrasi. Di atas segalanya: Mereka dapat menggoyang partai-partai besar seperti PDIP dan memaksa Ketua Umumnya untuk mengikuti keinginan mereka. Entahlah.
