Berita

Presiden AS Donald Trump/Net

Dunia

Ketika Demokrat Percepat Pemakzulan Trump, Republik Minta Sang Presiden Segera Mundur

SENIN, 11 JANUARI 2021 | 09:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengumumkan bahwa pihaknya akan melanjutkan proses pemakzulan Presiden Donald Trump sebagai akibat dari kerusuhan di Capitol Hill pada pekan lalu.

Melalui surat yang dikirim kepada rekan-rekannya, Pelosi mengatakan DPR akan bertindak dengan serius dan secepat mungkin untuk melakukan proses tersebut sebelum Trump meninggalkan kantornya pada 20 Januari 2021.

"Dalam melindungi konstitusi dan demokrasi, kita akan bertindak dengan segera, karena presiden ini (Trump) merupakan ancaman bagi keduanya," ujarnya, seperti dikutip Associated Press.


"Kengerian serangan yang sedang berlangsung terhadap demokrasi kita, yang dilakukan oleh presiden ini semakin intensif dan begitu pula kebutuhan segera untuk bertindak," tambahnya.

Legislator Demokrat sendiri berencana untuk memperkenalkan dakwaan pemakzulan Trump pada Senin (11/1) dan akan mengumpulkan suara pada Selasa (12/1).

Di tengah upaya pemakzulan oleh Demokrat yang semakin gigih, anggota parlemen Republik mendesak Trump untuk segera mengundurkan diri.

Senator Republik dari Pennsylvania, Pat Toomey bergabung dengan Senator Republik dari Alaska, Lisa Murkowski dalam menyerukan Trump untuk mengundurkan diri dan pergi secepat mungkin dari Gedung Putih.

"Saya pikir presiden telah mendiskualifikasi dirinya dari, tentu saja, menjabat lagi. Saya tidak berpikir dia bisa dipilih dengan cara apa pun," kata Toomet.

Bukan hanya dimusuhi oleh Demokrat dan ditolak oleh Republik, Trump juga mulai dimusuhi oleh kelompok pebisnis.

Sejumlah perusahaan yang memberikan dana kampanye untuk Trump, seperti Blue Cross Blue Shield dan Citigroup mengaku akan menghentikan kontribusinya setelah melihat kerusuhan di Capitol Hill.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya