Pemerintah Harus Bangun Kesadaran Masyarakat Soal Vaksin, Jangan Memaksa

Pemerintah Aceh dan aparat keamanan tidak berhak memaksa masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat adalah membangun kesadaran karena masyarakat bebas menentukan pilihan mereka.

"Setiap rakyat punya hak untuk merdeka dalam urusan vaksinasi. Rakyat bukan kelinci percobaan," ucap Ketua Ikatan Muslimin Aceh, Muslim Atthahiri, alias Tgk Muslim dalam keterangannya, Jumat (8/1).

Muslim mengatakan, rakyat harus diberikan kebebasan untuk memilih divaksin atau tidak. Karena masalah halal atau tidak vaksin tersebut masih diragukan. Urusan halal dan haram ini, bagi kaum muslim, adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini, terkait erat dengan keyakinan.

Selain itu, efek dari vaksin tersebut juga masih diperdebatkan oleh banyak ahli. Bahkan banyak negara yang menolak vaksin tersebut.

Sehingga, menurut Tgk Muslim, wajar jika banyak masyarakat yang menolak vaksinisasi. Pemerintah Aceh, harus mempertimbangkan dari segala sisi, dari sisi agama (syariat) maupun sisi kesehatan.

Muslim menambahkan, yang harus dilakukan dan didukung oleh Pemerintah Aceh dalam menolak wabah corona adalah ibadah zikir dan doa di setiap masjid dan meunasah dan dayah.

“Agar Allah segera mengangkat wabah corona dari bumi Aceh, bukan ikut ikutan membantu memperkaya orang,” jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Dalam urusan vaksinasi ini, Muslim meminta DPR Aceh membela hak rakyat. DPR Aceh tidak boleh membiarkan masyarakat terus menjadi korban.

Selama pandemi ini, karena penanganan yang salah, banyak masyarakat yang menjadi korban. Dan kini, setelah vaksin datang, mereka juga ditakut-takuti.

“Mau dijadikan apa rakyat ini. Hak mereka terus diabaikan. Dan kini pemerintah malah membuat panik dengan vaksin yang belum jelas efektivitas dan kehalalannya," demikian Muslim.