Menkes Budi Gunadi saat jadi narasumber di acara IKA UNPAD/Repro
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak akan melakukan vaksinasi sebelum mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menjadi Keynote Speaker dalam acara webinar bertajuk "Vaksinasi Covid-19: Apa Yang Perlu Diketahui Para Tenaga Kesehatan?" yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) pada Sabtu (9/1).
"Soal approval (persetujuan) ini, gak mungkin kita akan vaksinasi sebelum approvel. Yang itu mesti dipastikan," tegas Budi Gunadi.
Budi mengatakan, ia tidak akan melakukan intervensi apapun terkait approval vaksinasi Covid-19 yang menjadi tanahnya BPOM.
Ia bahkan menyampaikan hal itu langsung kepada Kepala BPOM RI, Penny Kusumastuti.
"Saya udah bilang ke Ibu Penny, walaupun seangkatan di ITB-nya, Saya berjanji Bu, Will never touch your tupoksi. Karena saya percaya vaksin ini membutuhkan rasa trust (kepercayaan) yang sangat besar dari rakyat. Dan saya enggak mau main-main dengan trust dan confident itu," tuturnya.
"Jadi terserah Ibu, Ibu maunya apa. Aku gak bakal ngurusin. Tapi boleh gak saya dikasih tahu metodenya biar saya yang backgroundnya sains, BPOM gimana mengapprove-nya," imbuhnya.
Namun begitu, kata Budi, Kemenkes memiliki alasan mendasar kenapa pembelian vaksin Covid-19 dilakukan sejak awal.
Sebab, negara-negara maju di dunia sudah melakukan ijon (membeli sebelum masak) maka Indonesia pun sejak awal tidak mau ketinggalan melakukan hal serupa. Karena itu, approval (persetujuan) dari BPOM baru bisa dilakukan setelah vaksin dibeli.
"Kondisi vaksin ini sangat tidak ideal. Kenapa kalau ditanya kita belinya 4-5 (vaksin)? kenapa kok belinya duluan belum ada aprroval? karena memang kondisi vaksin di dunia itu tidak ideal," ujar Budi Gunadi.
Budi mengurai, jumlah penduduk dunia itu tercatat sekitar 7,8 miliar. Sedangkan semua pemerintah di dunia mengetahui bahwa mereka paling tidak harus menargetkan 70 persen vaksinasi dari populasi negaranya masing-masing.
"70 persen dari 7,8 miliar itu sekitar 5,5 miliar. Kalau 1 orang butuh 2 dosis, itu 11 miliar dosis dibutuhkan dunia untuk vaksinasi," jelasnya.
Sedangkan, kata dia, kapasitas produksi vaksin di seluruh dunia saat ini hanya mencapai 6,2 miliar dosis setiap tahunnya. Padahal kebutuhan untuk vaksin Covid-19 saja itu 11 miliar dosis.
Budi menambahkan, dari 6,2 miliar dosis per tahun produksi vaksin dunia ini juga dipakai untuk vaksin-vaksin lain seperti TBC, Polio, Rubella, Campak dan lain-lain yang juga tidak bisa serta merta dihentikan.
"Kita bisa ngurangi setengah saja dari 6,2 miliar, 3,1 miliar per tahun fasilitas existing produksi kita pakai untuk vaksin Covid-19, sambil menunggu pabrik-pabrik baru yang sekarang sedang cepat dibangun bisa
wrapping up (membungkus) produksi kapasitasnya. Itu artinya, 11 miliar dosis itu bisa dicapai dalam waktu 3,5 tahun untuk memvaksinasi
people of the world," kata Budi Gunadi.
