Berita

Informasi Deklarasi Pasutri for DKI/Net

Politik

Jika Ingin Redam Kegaduhan Politik, Risma Harus Larang Deklarasi Pasutri For DKI

SABTU, 09 JANUARI 2021 | 14:24 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Deklarasi Relawan Pasukan Tri Rismaharini (Pasutri) for DKI Jakarta tetap dideklarasikan hari ini Sabtu (9/1).

Perwakilan Pasutri, Khoirul Amin mengatakan, deklarasi digelar dengan membatasi kedatangan peserta maupun awak media.

Khoirul Amin mengklaim sejak dimunculkan di publik sudah ada ratusan orang yang bergabung.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, merespons deklarasi dukungan itu, Mensos Tri Rismaharini seharusnya segera buka suara untuk melarang deklrasi dukungan politik.

Kata Dedi, pernyataan publik diperlukan untuk mengimbau deklarasi dukungan maju Gubernur DKI Jakarta tidak perlu ada.

Analisa Dedi, deklarasi Pasutri rentan jadi ajang politis di tengah tugas Mensos yang baru diemban selama beberapa hari.

"Risma perlu lakukan statemen publik bahwa ia tidak terlibat, jauh lebih baik jika justru menghimbau hal2 semacam itu tidak perlu ada. Jangan sampai menjadi ajang politis di masa kerja yang baru puluhan hari," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/1).

Menurut Dedi, sebagai pembantu Joko Widodo, Risma harus menjaga relasi dengan Pemerintah Provinsi DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan.  Apalagi, kata Dedi deklarasi politik dukungan terhadap Risma terlalu prematur.

"Risma harus menjaga relasi dengan pemerintah DKI  bagaimanapun ia adalah pejabat publik, bukan peserta Pilkada," demikian kata Dedi.

Dedi menilai, jika Risma hanya diam publik tidak bisa disalahkan kalau menganggap Walikota Surabaya dua periode itu memang merestui dan sengaja menciptakan kegaduhan politik di Jakarta.

"Jika Risma diam, maka dia dianggap merestui dan menikmati kegaduhan politisnya," pungkas Dedi.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya