Berita

Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra/Net

Politik

Pemkot Tangsel Harus Bikin Kebijakan Lebih Ketat Untuk Tekan Jumlah Kasus Covid-19

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 08:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Agar penambahan kasus Covid-19 bisa dikendalikan, butuh langkah strategis dan ketat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Terlebih, Tangsel menjadi salah satu daerah yang masuk dalam pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa-Bali yang akan dimulai pada 11 Januari nanti.

"Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Untuk itu saya mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan strategis agar bisa menekan angka yang terkontaminasi," ujar Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra, dalam keterangannya, Kamis (7/1).

Bahkan, saat ini situasi Rumah Sakit (RS) di Tangsel sudah penuh dengan pasien Covid-19. Membuat RS Pakulonan yang baru saja selesai tahap pembangunan diperbantukan untuk menangani pasien covid-19.


Politikus Partai Gerindra ini, menyarankan agar Pemkot Tangsel mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat ke setiap lini.

"Penerapan itu harus juga dibarengi dengan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran," terang perempuan yang kerap disapa Alin ini, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Sementara untuk pusat perbelanjaan, baik pasar tradisional atau mal harus diawasi dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

"Saya juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap patuhi 4M. Karena untuk sementara ini, hanya dengan melaksanakan 4M adalah cara yang efektif agar virus ini tidak terus memakan korban," kata Alin.

Dalam data di lawancovid19.tangerangselatankota.go.id per Kamis 7 Januari, ada kelonjakan kasus terkonfirmasi sebanyak 38 kasus dengan total 3.953.

Sedangkan, untuk kesembuhan pasien Covid-19 di angka 3.338. Dan, untuk jumlah pasien yang masih dalam perawatan sebanyak 412.

Terakhir, kasus kematian karena Covid-19 ada penambahan 6 kasus dengan total 203 kasus kematian.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya