Berita

Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra/Net

Politik

Pemkot Tangsel Harus Bikin Kebijakan Lebih Ketat Untuk Tekan Jumlah Kasus Covid-19

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 08:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Agar penambahan kasus Covid-19 bisa dikendalikan, butuh langkah strategis dan ketat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Terlebih, Tangsel menjadi salah satu daerah yang masuk dalam pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa-Bali yang akan dimulai pada 11 Januari nanti.

"Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Untuk itu saya mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan strategis agar bisa menekan angka yang terkontaminasi," ujar Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra, dalam keterangannya, Kamis (7/1).

Bahkan, saat ini situasi Rumah Sakit (RS) di Tangsel sudah penuh dengan pasien Covid-19. Membuat RS Pakulonan yang baru saja selesai tahap pembangunan diperbantukan untuk menangani pasien covid-19.


Politikus Partai Gerindra ini, menyarankan agar Pemkot Tangsel mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat ke setiap lini.

"Penerapan itu harus juga dibarengi dengan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran," terang perempuan yang kerap disapa Alin ini, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Sementara untuk pusat perbelanjaan, baik pasar tradisional atau mal harus diawasi dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

"Saya juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap patuhi 4M. Karena untuk sementara ini, hanya dengan melaksanakan 4M adalah cara yang efektif agar virus ini tidak terus memakan korban," kata Alin.

Dalam data di lawancovid19.tangerangselatankota.go.id per Kamis 7 Januari, ada kelonjakan kasus terkonfirmasi sebanyak 38 kasus dengan total 3.953.

Sedangkan, untuk kesembuhan pasien Covid-19 di angka 3.338. Dan, untuk jumlah pasien yang masih dalam perawatan sebanyak 412.

Terakhir, kasus kematian karena Covid-19 ada penambahan 6 kasus dengan total 203 kasus kematian.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya