Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo/Net
Kondisi pandemi Covid-19 di dalam negeri yang masih terus meningkat mengharuskan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap displin protokol kesehatan.
Himbauan kali ini disampaikan Doni dengan menceritakan perjuangan para tenaga kesehatan (Nakes) dalam menghadapi ancaman virus Covid-19 saat merawat pasien positif di rumah sakit.
"Dampak dari jumlah masyarakat yang dirawat itu paralel dengan angka dokter yang ikut terpapar. Dan dampak langsungnya adalah meningkatnya angka kematian para dokter kita. Padahal jumlah dokter kita di tanah air juga terbatas," ujar Doni dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1).
Berdasarkan data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), jumlah dokter yang meninggal karena terinfeksi Covid-19 sudah sebanyak 237 orang. Angka itu disebut sebagai yang paling tinggi di Asia dan masuk urutan lima besar di dunia.
Dari situ, Doni Monardo menilai pentingnya peningkatan displin protokol kesehatan Covid-19 di masyarakat, agar Nakes bisa terlindungi dan terjaga dari ancaman penularan.
"Sehingga perlu ada perlindungan secara segera, agar fasilitas-fasilitas kita tidak mengalami kepanikan, fasilitas rumah sakit, tenaga dokter dan perawat harus mendapatkan perlindungan," tuturnya.
Selama 10 bulan penanganan Covid-19, Doni Monardo melihat perjuangan para Nakes merawat pasien positif sangat hati-hati dan menaati protokol kesehatan. Sebagai contoh, mantan Danjen Kopassus ini menceritakan kisah perawat yang harus menggunakan popok untuk bisa tetap melayani pasien positif secara maksimal.
"Kepatuhan kita menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, belum sebanding dengan pengorbanan para dokter dan perawat yang harus melayani pasien persekian jam. Bahkan ada yang pakai pampers karena tidak mungkin bisa buang air ketika melayani pasien," ungkap Doni.
Oleh karena itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengharapkan kepatuhan masyarakat di seluruh daerah yang terdampak Covid-19, yaitu 510 kabupaten/kota di 34 provinsi. Tak terkecuali, untuk wilayah Jawa-Bali yang baru saja ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) yang dimulai 11-25 Januari mendatang.
"Walaupun pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit yang dimiliki pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta dibantu dengan fasilitas milik TNI-Polri, maka ini pun tidak bisa menjamin kita bisa melayani warga negara kita yang terpapar Covid," ungkap Doni.
"Ditambah lagi SDM nakes kita yang jumlahnya terbatas. Sehingga perlu ada langkah-langkah yang tepat dan terukur agar kasus aktif ini tidak meningkat dan kita bisa mengendalikan masyarakat tidak terpapar," tandasnya.
