Berita

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Hindari Perdebatan Di Masyarakat, Pemerintah Harus Jelaskan Vaksin Covid-19 Dengan Utuh

KAMIS, 07 JANUARI 2021 | 16:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebelum proses vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada 13 Januari 2021 mendatang, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemerintah.

Diantaranya, Pemerintah mesti menjelaskan secara utuh dan detail kepada masyarakat luas. Hal ini penting untuk menghindari perdebatan di ruang publik.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Politik Vaksin Covid-19" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, pada Kamis (7/1).


"Pemerintah harus memberikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat tentang vaksin ini. Pertama, Pemerintah harus jelaskan soal vaksin ini. Ini kan ada Sinovac dari China, Pfizer, dll manfaat mutu vaksinnya harus dijelasin juga," kata Saleh Daulay.

Selain itu, masalah kehalalan produk vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada masyarakat secara gratis ini harus dipastikan dan dijelaskan kepada masyarakat luas.

Sebabnya, terkadang isu soal kehalalan vaksinasi ini menjadi hal sangat penting dan sensitif.

"Soal kehalalan vaksin ini juga harus melibatkan MUI. Saya dengar pada waktu berkunjung ke China MUI juga diikutsertakan ya, untuk meneliti secara langsung ke China. Nah ini juga mesti dijelaskan juga. Karena biasannya yang dianggap remeh-temeh seperti ini justru sangat esensial biasanya, menjadi fundamental bagi masyarakat kita," tuturnya.

Sebab, menurut Ketua Fraksi PAN di DPR RI ini, respons masyarakat terhadap vaksin ini berbeda-beda. Pasalnya, yang apabila disuntikkan ke dalam tubuh pun terkadang responsnya juga beda-beda.

"Ada yang responnya baik ada yang kurang baik, asa yang demam, ada yang macam-macam. Nah ini juga mesti dijelaskan juga supaya setelah vaksinasi ada KP-nya lalu pada ribut. Ini mesti dijelaskan untuk menghindari perdebatan di masyarakat," demikian Saleh Daulay.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya