Berita

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Hindari Perdebatan Di Masyarakat, Pemerintah Harus Jelaskan Vaksin Covid-19 Dengan Utuh

KAMIS, 07 JANUARI 2021 | 16:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebelum proses vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada 13 Januari 2021 mendatang, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemerintah.

Diantaranya, Pemerintah mesti menjelaskan secara utuh dan detail kepada masyarakat luas. Hal ini penting untuk menghindari perdebatan di ruang publik.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Politik Vaksin Covid-19" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, pada Kamis (7/1).


"Pemerintah harus memberikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat tentang vaksin ini. Pertama, Pemerintah harus jelaskan soal vaksin ini. Ini kan ada Sinovac dari China, Pfizer, dll manfaat mutu vaksinnya harus dijelasin juga," kata Saleh Daulay.

Selain itu, masalah kehalalan produk vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada masyarakat secara gratis ini harus dipastikan dan dijelaskan kepada masyarakat luas.

Sebabnya, terkadang isu soal kehalalan vaksinasi ini menjadi hal sangat penting dan sensitif.

"Soal kehalalan vaksin ini juga harus melibatkan MUI. Saya dengar pada waktu berkunjung ke China MUI juga diikutsertakan ya, untuk meneliti secara langsung ke China. Nah ini juga mesti dijelaskan juga. Karena biasannya yang dianggap remeh-temeh seperti ini justru sangat esensial biasanya, menjadi fundamental bagi masyarakat kita," tuturnya.

Sebab, menurut Ketua Fraksi PAN di DPR RI ini, respons masyarakat terhadap vaksin ini berbeda-beda. Pasalnya, yang apabila disuntikkan ke dalam tubuh pun terkadang responsnya juga beda-beda.

"Ada yang responnya baik ada yang kurang baik, asa yang demam, ada yang macam-macam. Nah ini juga mesti dijelaskan juga supaya setelah vaksinasi ada KP-nya lalu pada ribut. Ini mesti dijelaskan untuk menghindari perdebatan di masyarakat," demikian Saleh Daulay.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Potongan Ojol 8 Persen Belum Jalan, Menaker: Nanti Ya...

Senin, 22 Juni 2026 | 20:22

OTT Bea Cukai Belum Ungkap Pengendali Sistem Impor

Senin, 22 Juni 2026 | 19:50

Pertamina Bantu Pedagang Kuliner Jakarta Fair dengan Bright Gas

Senin, 22 Juni 2026 | 19:48

Keterlambatan RKAB Biang Krisis Batu Bara

Senin, 22 Juni 2026 | 19:42

Kejari Jaksel Ungkap Alasan Tidak Menahan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Senin, 22 Juni 2026 | 19:32

PM Inggris Keir Starmer Resmi Mundur, Andy Burnham Siap Gantikan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:20

Kritik Sejumlah Parpol untuk PDIP Bentuk Loyalitas ke Prabowo

Senin, 22 Juni 2026 | 19:16

Geruduk Kantor Gubernur, Ribuan Relawan Minta MBG Dilanjutkan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:15

Penahanan Ditangguhkan, Dokter Tifa: Alhamdulillah Bisa Pulang

Senin, 22 Juni 2026 | 19:09

Sinopsis House of the Dragon Season 3, Perang Targaryen Kian Brutal,

Senin, 22 Juni 2026 | 19:05

Selengkapnya