Wakil Ketua Komisi V Syarif Abdullah Alkadrie/Net
Menyusul temuan Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) terkait adanya dugaan jual beli surat bebas Covid-19 di bandara, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk memberlalikan swab test PCR.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V Syarif Abdullah Alkadrie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (7/1).
"Saya mengusulkan pihak kementerian lakukan aturan semua transportasi terutama pesawat maupun bepergian. Gunakan saja swab PCR. Tidak perlu rapid. Karena kita perlu tindakan yang terkendali," kata Syarif.
Menurut Syarif, pentingnya swab test PCR selain ini selain akurasi hasil tesnya cukup tinggi, juga tidak bisa sembarangan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
"Saya kira itu kalau swab sulit untuk memanipulasi. Swab itu kan Rumah Sakit (RS) mana kita bisa terdeteksi. Saya kira tidak semua RS bisa melakukan karena berkaitan dengan alat. Kalau rapid kan swasta juga bisa," tuturnya.
Politikus Nasdem ini juga berharap dalam pemberlakuan swab PCR di bandara sedianya harus disubsidi oleh pemerintah. Mengingat anggaran untuk penanganan Covid-19 cukup banyak dan itu diyakininya bisa meringankan beban calon penumpang di Bandara.
"Pemberlakuan swab-nya harus disubsidi. Anggaran kita kan cukup banyak untuk Covid-19. Saya kira bagiamana dana itu terkonsolidasi untuk penggunaan Covid-19. Subsidi 60 persen lah 40 persennya ditanggung sendiri, sehingga tidak terlalu berat bagi calon penumpang," demikian Syarif.
Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono sebelumnya menemui adanya praktik-praktik culas. Para penumpang pesawat banyak yang tidak menjalani tes dan memilih untuk membeli surat bebas corona.
“Harganya Rp 300 ribu. Lah pantas saja penderita Covid-19 bisa makin meningkat. Piye iki Kangmas Jokowi,†tuturnya kepada redaksi, Kamis (7/1).
