Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Pemerintah Klaim Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Rizal Ramli: Kalau Ngibul Jangan Keterlaluan!

KAMIS, 07 JANUARI 2021 | 12:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Laju ekonomi Indonesia di tahun 2021 masih akan melambat. Pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih dari 5,1 persen sebagaimana diklaim pemerintah.

Begitu prediksi ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada wartawan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Rizal Ramli menekankan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2019 ekonomi Indonesia sudah konsisten melambat. semua indikator makro ekonomi, misalnya neraca perdagangan, transaksi berjalan, ‘primary balance‘ anggaran merosot bertahap.


“Ekonomi melambat. Ekonomi juga tidak tumbuh lebih dari 5,1 persen,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Sejak awal pandemi, pemerintah sudah salah langkah. Covid-19 dianggap seolah flu biasa yang bisa hilang dengan sendirinya. Alih-alih melakukan lockdown, pemerintah justru memberi insentif untuk pariwisata, khususnya wisatawan asing.

Padahal di saat yang sama bandara-bandara negara lain, seperti Jepang dan Singapura, menutup diri dari wisatawan.

“Tapi kita sok jago, malah kita kasih insentif untuk turis asing, termasuk China, untuk masuk Indonesia,” urainya.

Parahnya lagi, pemerintah justru memberi anggaran miliaran kepada influencer untuk menarik wisatawan. Mereka seperti diminta menutupi permasalahan Covid-19 di dalam negeri.

Singkatnya, kesalahan di awal pandemi membuat Indonesia kehilangan waktu berharga selama tiga bulan. Padahal waktu itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah strategis mengurangi risiko krisis ekonomi dan kesehatan.

Buntutnya, saat pandemi melanda ekonomi mengalami masalah yang kompleks dan daya beli hancur. Parahnya lagi, banyak pekerja yang mengalami PHK dan uang yang beredar di masyarakat berkurang.

“Jadi boro-boro di masyarakat ada uang tambahan, yang berbedar malah dikurangi. Ini yang dijelaskan kenapa daya beli anjlok luar biasa. Sehingga hasilnya, ekonomi tahun 2020 itu anjlok,” jelas Rizal.

Sementara untuk tahun 2021, Rizal Ramli menilai tidak akan ada kemajuan berarti. Bahkan membayangkan ada kemungkinan membaik pun dia tidak bisa.

“Nah ada dua versi, versi angin surga oleh Menteri Keuangan terbalik (Sri Mulyani) bahwa tahun 2021 ini akan bakal tinggi 5,5 persen. Aduh ampun deh, sebelum Covid-19 saja belum pernah 5,5 persen, cuma 5,1 persen,” kata mantan Menko Kemaritiman itu.

“Ini kok tahun 2021 Covid-19 masih banyak, sudah ngaku klaim 5,5 persen. Kalau ngibul itu jangan keterlaluan,” geramnya.

Sementara yang kedua, sambung Rizal Ramli, daya beli tidak ada perbaikan yang berarti, pertumbuhan kredit negatif, inflansi saja rendah menunjukan daya beli tidak ada.

Selain itu, ekspor komoditi juga terbatas, sementara gagal bayar pada perusahaan UMKM, perusahaan skala besar semakin lama semakin besar. Lebih dari 60 kasus gagal bayar perusahaan pembiayaan seperti Jiwasraya dan lain-lain.

“Kesimpulannya 2020 ekonomi anjlok, tahun 2021 ekonomi jeblok, ini makin sudah makin susah dari tahun 1998,” tandas dia.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya