Pimpinan Komisi V: Pemerintah Harus Selidiki Temuan Jual Beli Surat Bebas Covid-19 Di Bandara

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan diharapkan untuk menindaklanjuti temuan praktik jual beli bebas Covid-19 di bandara sebagaimana temuan Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN). Pasalnya, hal itu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan warga negara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (7/1).

"Kalau memang terjadi ketidakberesan bisa diselidiki. Saya kira harus ditindak secara lebih lanjut karena ini boleh dikatakan kondisinya sudah darurat (Covid-19)" ujar Syarif.

Untuk menyikapi hal tersebut, Syarif mengusulkan agar diberlakukan swab PCR di setiap bandara untuk menekan angka kasus Covid-19. Sebab menurut dia, selain akurasi hasil tesnya cukup tinggi, swab PCR juga tidak bisa sembarangan dilakukan bahkan dikeluarkan oleh pihak swasta.

"Saya mengusulkan pihak kementerian lakukan aturan semua transportasi terutama pesawat maupun bepergian. Gunakan saja swab PCR. Tidak perlu rapid. Karena kita perlu tindakan yang terkendali," tegasnya.

"Saya kira itu kalau swab sulit untuk memanipulasi. Swab itu kan rumah sakit (RS) mana kita bisa terdeteksi. Saya kira tidak semua RS bisa melakukan karena berkaitan dengan alat. Kalau rapid kan swasta juga bisa," imbuhnya.

Selain itu, politikus Nasdem ini juga berharap dalam pemberlakuan swab PCR di bandara sedianya harus disubsidi oleh pemerintah. Mengingat anggaran untuk penanganan Covid-19 cukup banyak dan itu diyakininya bisa meringankan beban calon penumpang di bandara.

"Pemberlakuan swab-nya harus disubsidi. Anggaran kita kan cukup banyak untuk Covid-19. Saya kira bagiamana dana itu terkonsolidasi untuk penggunaan Covid-19. Subsidi 60 persen lah 40 persennya ditanggung sendiri, sehingga tidak terlalu berat bagi calon penumpang," demikian Syarif.