Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta/Net
Pemerintah diminta untuk segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat. Sebab, hal ini akan sangat berpengaruh terkait efektivitas penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/1).
"Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid-19. Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoax," kata Sukamta.
"Termasuk soal rencana vaksinasi Covid-19, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoax soal vaksin yang beredar di dunia maya. Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," sambungnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini, kata dia, semakin menambah keraguan masyarakat terhadap vaksin yang akan dibagikan secara gratis oleh pemerintah tersebut.
"Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1.500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM. Namun demikian hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari China dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah," ungkapnya.
"Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi miss informasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," imbuh dia.
Legislator asal Yogyakarta ini berharap pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang simpang siur. Hal ini penting guna memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang diketahui anggarannya besar.
Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, lanjut Sukamta, dia melihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan Covid-19. Maksimalkan Kemenkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat. Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online.
"Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi. Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoax soal Covid-19. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," tutupnya.
