Berita

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Net

Politik

Azis Syamsuddin: Jangan Sampai Ada Oknum Yang Jual Beli Data Bawah Laut Indonesia

RABU, 06 JANUARI 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan DPR meminta TNI AL dapat memperkuat pengawasan bawah laut setelah ditemukannya drone ataupun seaglider di wilayah Indonesia. TNI juga harus segera melakukan verifikasi pihak asing mana yang merupakan pengirim drone tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/1).

“Jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing. Underwater Surveillance ini sangat penting dan kita tidak boleh lengah," tegas Azis Syamsuddin.


"Ini bukan kali pertama ditemukannya drone pengintai bawah laut milik asing," imbuh dia. 

Wakil ketua umum Golkar ini meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar (Kemenlu) untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ini.

Menurutnya, jika adanya oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing memasuki wilayah NKRI secara ilegal, maka harus dapat ditindak tegas.

"Potensi pengintaian asing sangat tinggi baik melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin. Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik, sehingga banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik," tegasnya.

Lebih lanjut, Azis Syamsuddin menyatakan bahwa keamanan laut saat ini perlu menjadi prioritas, bukan hanya permukaan laut tapi juga bawah laut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung.

"Kita perlu melakukan modernisasi dengan rencana yang matang dan strategis. Kita tidak boleh lengah sama sekali," tandasnya. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya