Gubernur Aceh, Nova Iriansyah/Ist
Tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh mengalami rotasi dan mutasi pada awal tahun ini.
Rotasi dan mutasi ini dilakukan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi serta penyegaran dalam menjalankan roda masing-masing instansi.
"Dipastikan proses mutasi ini dilaksanakan setelah melalui pertimbangan yang cukup matang dalam upaya penyesuaian dengan kebutuhan organisasi juga sudah melalui proses administrasi dan penilaian kerja," jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, melalui keterangannya, Selasa(5/1).
Iswanto menambahkan, pergantian 7 pejabat tersebut merupakan hal lumrah dalam manajemen pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan organisasi Pemerintah Aceh. Dia juga memastikan tidak ada keganjilan dalam pergantian tersebut.
Adapun 7 pejabat yang dimutasi adalah Kadis Koperasi dan UKM, Wildan. Posisi kadis untuk sementara dijalankan pelaksana tugas Tanwir, yang merupakan Kadis Perindag Aceh.
Kedua, Kepala Arsip dan Perpustakaan Roeslan Abdul Gani. Sebagai pengganti, Nova menunjuk Sekretaris Arpus, T Miftah.
Selanjutnya, Direktur RSUZA Dr Azharuddin. Sebagai pelaksana tugas ditunjuk Wadir Pelayanan, Endang. Keempat Wadir Umum RSUZA, Muhazar. Sebagai pelaksana tugas ditunjuk Kabag Program RSUZA, Iramaya.
Kelima, Wadir Penunjang, Fachrul Rizal, yang ditunjuk pelaksana tugasnya Kabag Logistik, Yusrizal. Keenam Direktur RSIA, Nyak Rinda. Pelaksana tugas jabatan itu dipegang oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif.
Pejabat ketujuh adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Syahrial. Sebagai pelaksana tugas ditunjuk Kadistanbun Aceh, Abdul Hanan.
Iswanto mengatakan, terdapat beberapa alasan dalam rotasi ini. Salah satunya dengan mempertimbangkan faktor kesehatan.
Roeslan Abdul Gani, misalnya, sejak setahun terakhir mengalami penurunan kesehatan. Sementara beberapa pejabat yang berlatar belakang tenaga pendidik dikembalikan ke kampus untuk melanjutkan karir di dunia pendidikan.
Selaku pimpinan pemerintah Aceh, lanjut Iswanto, gubernur tentu punya penilaian-penilaian atas kinerja dari pejabat di SKPA. Di samping itu, pergantian kadang juga dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan pengembangan karier dari para pegawai negeri.
Sementara itu, Direktur RSUD Zainal Abidin, Azharuddin mengatakan, kabar pencopotannya diterima kemarin. "Iya kemarin saya menerima surat keputusan itu," kata Azharuddin kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (5/1).
Azharuddin mengaku keputusan pemberhentiannya belum jelas penyebab pastinya. Karena, kata dia, jika dilihat jejak digital masih ada pencapaian-pancapaian yang dilalui. Nanti bisa dilihat prestasi dari 60 dinas itu, dan realisasinya pada akhir tahun.
Jika dilihat dari data, kata Azhar, realisasi anggaran RSUDZA mencapai 99,5 persen. Azhar juga menyebut tidak mengetahui siapa yang mengganti posisinya setelah diberhentikan.
